Digugat, Pemkab Lobar Siap Dampingi Panitia Pilkades

F PILKADES SENGKET

IST/RADAR MANDALIKA RAPAT: Suasana rapat antara Bagian Hukum Setda Lobar dengan panitia dua desa penyelenggara Pilkades yang digugat oleh bakal cakades, kemarin.

LOBAR — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Bagian Hukum akan memberikan pendampingan sepenuhnya kepada dua panitia Pilkades yang tengah menghadapi gugatan proses Pilkades di PTUN. Gugat itu berasal dari dua bakal calon (balon) Kades yang tidak lolos menjadi Cakades dalam Pilkades serentak yang sudah digelar beberapa waktu lalu. Dua panitia yang digugat adalah panitia Pilkades Banyu Urip Kecamatan Gerung dah Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar.
Demi membantu menghadapi gugatan itu, Bagian Hukum Setda Lobar memanggil kedua panitia Pilkades itu, kemarin (15/7). Mendengarkan langsung kronologi tahapan yang dilaksanakan di tingkat panitia. “Gugatan yang diajukan ini, sangat berkaitan dengan SK Bupati. Kami dari bagian makanya harus antisipasi dari awal,” ungkap Kabag Hukum Setda Lobar Lobar, Ahmad Nuralam.
Menurutnya para panitia diminta kesiapan menghadapi gugatan, termasuk mendengarkan penjelasan dari panitia bagaimana proses yang sudah berlangsung. Sebab secara struktur kepanitiaan, Bagian Hukum juga panitia ditingkat kabupaten, sehingga ketika ada gugatan menjadi ranah pihaknya. “Kami berharap, gugatan yang berjalan ini tidak akan mengganggu proses pelantikan yang akan dijadwalkan bulan Agustus mendatang,” tegasnya.
Sebab jika terus berlanjut gugatan ini, sangat memungkinkan ada implikasi terhadap SK yang diterbitkan oleh Bupati kepada Kades terpilih. Bagian Hukum dalam proses ini, akan memberikan pendampingan sekaligus memberikan pengawalan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawalan secara langsung Bagian Hukum menjadi kuasa hukum.
“Tapi nanti dilihat dulu bagaimana legal standing jika menjadi kuasa hukum. Intinya kami siap dampingi panitia yang digugat, kita akan back-up full,” tegas lulusan Magister Hukum Unram itu.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Banyu Urip Muhalim menjelaskan, kehadiran dirinya bersama kepala desa terpilih bersama Camat Gerung H Mulyadi untuk meminta agar diberikan pendampingan hukum terhadap gugatan yang dilayangkan oleh salah satu balon yang tidak lolos sebagai cakades. Balon Kades tidak diloloskan karena tidak melengkapi syarat administratif. Yaitu tidak sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari rumah sakit. “Surat keterangan tidak sehat, sudah kami dapatkan dari rumah sakit,” tegasnya.
Terhadap gugatan yang masuk ke PTUN, pihaknya sudah dipanggil pada Senin lalu. Tetapi karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkades, pihak panitia tidak bisa hadir. Namun panitia sudah bersurat meminta agar dijadwalkan ulang untuk pemanggilan. “Kemarin kami sudah dipanggil, tetapi bertepatan dengan hari pemilihan, kami tidak bisa datang,” jelasnya.
Pihaknya saat ini menunggu kapan akan dijadwalkan oleh pihak PTUN. Pihaknya berharap Pemkab Lobar memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan ini. Karena kasus ini satu kesatuan dengan Pemkab Lobar. “Karena bisa berdampak juga kepada SK yang sudah diterbitkan oleh Bupati,” pungkasnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Proyek Stiker Bansos-PKH Akan Dilaporkan ke Polisi

Read Next

Yanik Hijab, Istri TNI yang Berhasil Dirikan Bank Sampah Al-Haqiqi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *