PRAYA – Setelah membuka posko pengaduan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, sejumlah laporan diterima oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Demokrat NTB.
Guna memastikan, BHPP DPD Demokrat pekan lalu juga sempat turun ke beberapa sekolah penerima DAK di Lombok Tengah.
Di antara data yang diterima, adanya indikasi monopoli perusahaan yang menjadi supplier DAK.
Ketua BHPP DPD Demokrat NTB, Imam Sofian mengatakan, dari laporan tersebut pihaknya kemudian mengecek dan menghimpun data di lapangan.
Dalam data yang dikantongi, terdapat satu nama perusahaan yang menyuplai bahan di banyak sekolah.
“Kok ada nama-nama itu saja, ada apa. Bukankah swakelola ini di hajatkan untuk pemerataan dan menumbuhkan UMKM,” katanya, Rabu (11/1/2023).
Untuk memperjelas hal tersebut, BHPP akan menyerahkan data ke DPD Demokrat untuk diteruskan ke fraksi DPRD yang menangani bidang pendidikan. “Tentu ada alasannya dong kenapa nama-nama itu saja yang dipilih. Fraksi Demokrat akan tanyakan alasannya,” tegasnya.
Imam juga menyinggung soal keterlambatan pekerjaan pembangunan sekolah. Dari data yang dibaca, harusnya akhir Agustus tahap perencanaan sudah selesai dan September sudah mulai pembangunan.
“Ada maladministrasi atau tidak di sana. Kapan uang itu masuk ke Dikbud. Dari Dikbud kapan masuk ke bidang dan dari bidang kapan masuk ke DAK,” urainya.
Selaku partai pengusung Zul-Rohmi, pihaknya mengkritik bukan asal kritik. “Kritikan kami ini untuk mencari jalan agar program DAK berikutnya lebih sempurna,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dikbud NTB, Aidy Furqan yang dikonfirmasi terkait hal itu lewat WhatsApp tidak memberikan jawaban.
Kabid Pembinaan SMK Dikbud NTB, Khairul Ihwan yang dikonfirmasi meminta untuk mengkonfirmasi hal tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun PPK saat dikonfirmasi oleh media terkait hal ini juga belum memberikan tanggapan. (cr-hza)