LOBAR—Kinerja seorang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan kalangan DPRD Lobar. Lantaran rendahnya realisasi PAD dari OPD itu hingga pertengahan tahun ini.
Dewan menilai kepala OPD tersebut sudah tak serius memangku jabatannya karena akan memasuki masa pensiun dan dikabarkan mengikuti pemilihan legislatif (Pileg).
“Bagaimanapun kinerja OPD kita ini berkaitan dengan orangnya juga (kepala OPD), kalau kepalanya aja mau pensiun saya kok ragu akan optimal bekerja mencapai target PAD,” ujar Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha yang dikonfirmasi selepas rapat badan anggaran dengan TAPD di DPRD Lobar, Senin (10/7).
Pasalnya dari target Rp 346 miliar yang terealisasi baru Rp 100 miliar lebih hingga Juni 2023. Realisasi itu sangat jauh dari target jika melihat waktu yang sudah memasuki setengah tahun lebih.
“Mana mau pensiun capaian PAD juga rendah, kalau alasan covid itu alasan klasik. Karena kita sudah keluar dari masa pandemi,” kritiknya.
Padahal jika dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB, Lobar ini termasuk daerah yang memilikii sumber PAD yang terbilang banyak dari sisi destinasi wisata Lobar. Bagaimana tidak, Lobar memiliki begitu banyak destinasi wisata dari pantai, pegunungan, pulau hingga hiburan malam. Sehingga tidak ada alasan untuk tak memaksimalkan perolehan PAD itu. Terlebih efek event internasional MotoGP yang berlangsung setiap tahun sangat besar dampaknya bagi Lobar yang terdekat dengan Mandalika.
“Masa efek-efek MotoGP, MXGP dan lainnya ndak berdampak ke pariwisata kita? Orang kan pasti nginap di Senggigi lah yang banyak. Ini salah satu indikasi kita optimis mencapai PAD itu,” ujarnya.
Sehingga ia meminta kapada kepala daerah mengevaluasi penempatan orang menjadi kepala OPD. Jangan lantas mau pensiun justru menempatkan orang di tempat yang terbilang penting dalam PAD. Apalagi kabarnya yang bersangkutan sedang fokus mempersiapkan diri maju dalam pemilihan legislaif.
“Ingat belum pensiun loh, harusnya jangan terjadi dong,” sindir politisi PKS itu.
Menurutnya ASN itu secara aturan belum boleh ikut politik praktis. Justru kalau masih berstatus ASN dan menjabat sebagai kepala OPD, harusnya bekerja serius sesuai tugas pokok fungsinya memaksimalkan kinerja demi pengabdian kepada daerah.
“Lah kalau kemudian hanya karena mau masuki masa berakhir kemudian tidak optimal pasti berdampak kepada hasil bekerja,” ucapnya.
Saat disinggung kepala OPD yang dimaksud, Ketua DPD PKS Lobar itu enggan menyampaikan secara gamblang. Hanya saja ia mengatakan OPD itu menjadi organisasi yang paling penting terkait PAD Lobar. Namun dari sepengetahuan koran ini, salah satu OPD penghasil PAD terbesar berada di Bapenda.
“Saya tidak mau sebutkan, silahkan dicari saja. Tapi OPD ini yang paling kita sorot dan Selasa (11/7) kita akan panggil,” pungkasnya.(win)