MATARAM – Wakil rakyat di DPRD NTB silang pendapat di tengah usulan pinjaman uang dilakukan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. Kendati sejumlah anggota dewan mendukung, namun banyak juga mempersoalkan. Salah satunya politisi PKB.
Anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Akhdiansyah malah tidak melihat alasan yang mendasar sampai harus melakukan angkat utang.
Yongki sapaannya melihat jika Pemprov sampai berhutang itu pertanda kegagalan Pemprov dalam mengelola anggaran. “Berhutang itu adalah tanda kegagalan pengelolaan keuangan daerah,” tuding Yongki saat dikonfirmasi, Rabu kemarin.
Katanya, tidak semua solusinya dengan berhutang. Baiknya Pemprov menerapkan prinsip efisiensi, efektif dan tepat sasaran. Di beberapa sektor yang tidak terlalu unggul harus dikurangi atau dihapus.
“Sederhana di masing-masing seksi ada yang namanya anggaran ATK (Alat Tulis Kantor) untuk pembelian 10 Rim kertas. Kalau kebutuhan hanya 5 kenapa mesti menganggarkan 10,” sorotnya.
Jika hal itu dilakukan di seluruh OPD, maka berapa anggaran yang bisa dihemat. Jangan menganggarkan sampai harus ada cadangan segala.”Satu seksi itu kadang-kadang diproyeksikan kebutuhan lebih, ada cadangan. Dan ternyata cadangannya terlalu tinggi,” sebutnya.
“Kalau ada hutang saya kira kegagalan dalam mengelola anggaran,” tambahnya.
Yongki membenarkan sebagai salah satu dasar Pemprov Perda Nomor 12 tahun 2019, dimana anggaran yang telah direncanakan harus tetap dieksekusi. Namun perlu diketahui ada pembahasan anggaran murni sebelum berlanjut di perubahan. Harusnya, disitu dilakukan evaluasi sehingga seluruh anggaran bisa dilakukan efisisensi.”Ini momentum evaluasi secara keseluruhan,” tegasnya.
Yongki mengajak publik untuk mengecek perjalanan APBD Pemprov NTB tiga tahun terakhir. Jika defisit terus naik berarti itu menandakan kegagalan mengelola anggaran. “Saya lebih menyarankan menggunakan perangkat efisiensi dan efektivitas. Dari pada ngutang,” tegas anggota Komisi V DPRD NTB itu.
Yongki mengatakan, Pemprov harus melihat kembali “kitab sucinya” yakni, RPMJD. Kalau capaian menurut RPJMD tepat sasaran berarti pertanda pengalokasiannya efektif.
“Kalau RPJMD tidak tercapai, belanja membengkak berarti itu kegagalan menurut saya. Harusnya tepat sasaran tapi efisiensi,” katanya.
Yongki membenarkan adanya refokusing. Harusnya disitu momen analisis mana yang yang perlu direfokusing, mana yang lebih diunggulkan dan mana yang tidak begitu perlu.
Katanya, Covid-19 ini bukan situasi yang melanda NTB atau Indonesia saja. Pandemi ini situasi global. Sehingga salah satu upaya yang harus dilakukan dengan efisiensi efektifitas dan tepat sasaran. Pemprov diminta konsisten terhadap pembelanjaan. Mana kebutuhan (need) dan mana keinginan (wish). Kebutuhan itu harusnya didahulukan daripada keinginan. Kebutuhan itu tidak bisa dihilangkan sementara keinginan jika dihilangkan juga tidak menjadi masalah.
“Ini yang kita lihat. Hanya terlihat kepada keinginan saja dalam membelanjakan program,” ujar Yongki.
“Soal kebutuhan hutang, saya belum melihat ada argumentasi penting disitu. Selesaikan dulu kebutuhan dasar dan uang ini ada. Tinggal bagaimana dikelola dengan baik sesuai managemen. Defisit itu soal penggunaan dan pengelolaan anggaran mana yang paling tepat, sambung dia.
Jika pun dengan pembiayaan percepatan jalan yang akan menelan anggaran Rp 750 M tidak perlu menempuh hutang. Harusnya item yang lain dihematkan.”Kembali lagi ke RPJMD. Target Pemprov di RPJMD itu sudah ada mana prioritas nomor satu, dua dan seterusnya,” katanya.
Sementara itu, sikap pemprov juga disorot public di luar pemerintahan.”Dari apa yang disampaikan ke publik saat ini, kami pikir Pemprov belum perlu untuk berhutang,” terang Sekjen Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) NTB, M Ramli kepada media.
Sebagai salah satu NGO yang konsisten melakukan kajian penganggaran daerah, Fitra menilai Pemprov perlu menghitung ulang pengeluaran dan juga belum bisa memperketat semua belanja program. Sehingga ini yang menyebabkan muncul proyeksi defisit sampai Rp 400 M. Bahkan setiap tahun ada SILPA Rp 100 M lebih yang mengindikasikan proyeksi pendapatan perlu dilihat kembali termasuk kinerja belanja daerah.
“Menurut kami perlu hitung ulang pengeluaran. Pemprov perlu pengetataan belanja. Kami menduga langkah ini belum dilakukan optimal,” terangnya.
Ramli mengatakan jangan sampai untuk belanja Pemprov harus menempuh jalur hutang sementara kemampuan untuk belanjanya masih buruk.”Ini yang menjadi masalah,” katanya.
Dalam hal ini Pemprov dan DPRD perlu mengajak masyarakat untuk mendiskusikan ini secara luas. Mengingat jika akan berhutang banyak hal yang harus dikaji.(jho)