LOBAR—Jumlah villa bodong atau tidak berizin di Senggigi masih menjadi tanda tanya. Terkait itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lombok Barat (Lobar) diminta serius. Khususnya di Batulayar-Senggigi. Menyusul temuan banyaknya villa tak berizin dan izin tidak sesuai peruntukannya.
“Komisi I DPRD Lobar sudah beberapa kali meminta data tersebut kepada OPD terkait. Namun belum juga kunjung diberikan. Kita harapkan, data jumlah villa dan hotel harus singkron dengan apa yang ada di lapangan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto yang dikonfirmasi, Senin (28/4).
Ia menyayangkan OPD terkait belum juga menyiapkan data yang sudah diminta. Bahkan Wakil Bupati Lobar sudah meminta data itu saat rapat pekan lalu. Sebelumnya, Bupati Lobar juga menekankan bahwa pembangunan Lobar dan peningkatan PAD harus bersumber dari data, bukan sekedar ucapan.
“OPD itu harus menghadirkan data. Jangan seakan tidur, jangan terlalu lama lah OPD ini,” kritik politisi PKB itu.
Karena keberadaan villa bodong ini dinilai merugikan daerah. Sebab tidak ada memberikan pendapatan asli daerah (PAD). Justru memberi dampak lingkungan dan sosial di masyarakat.
“Karena bodong, kan tidak ada pendapatan yang diperoleh daerah,” imbuh Ketua Fraksi PKB ini.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Batulayar mengaku siap mensupport langkah pendataan dan penertiban villa tak berizin di Batulayar. Data pihak kecamatan terdapat 174 penginapan di Batulayar. Baik itu hotel, homestay, maupun villa yang sudah berizin maupun belum. Pihak kecamatan melakukan singkronisasi dengan data yang dimiliki Dinas Perizinan untuk mengetahui mana saja yang tidak berizin.
“Data itu yang mau kita verifikasi ke lapangan. Kita mau cek apa tidak berizin, atau memiliki izin tetapi sudah mati, atau menyalahgunakan izin. Atau memiliki izin tetapi tidak bayar pajak,” jelas Camat Batulayar H Muhammad Subayin yang dikonfirmasi.
Menurutnya, penyalahgunaan izin villa pribadi untuk komersil bukan hal baru di Lobar. Namun permasalahan itu akan dituntaskan Pemkab Lobar di bawah kepemimpinan Bupati Lobar LAZ.
“Sesuai kata pak Bupati kalau tidak sekarang kapan lagi kita mau tuntaskan. Semangat itu yang memotivasi,” terangnya.
Subayin menegaskan pemerintah kecamatan siap membackup OPD teknis untuk menindaklanujuti perintah kepala daerah.
“Kami siap mengawal,” tegasnya.
Terpisah, Kabid Pendataan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Haikal mengaku staf dan pegawai sedang turun pengecekan dan proses memverifikasi data. Serta mencocokkan data antara DPMPTSP dengan Bapenda.
“Kita sedang mencocokkan data langsung ke lapangan,” katanya.(win)