LOBAR—Semrawutnya penetapan desil warga Lombok Barat (Lobar) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Lobar. Ketidaksesuaian penetapan desil dengan fakta di lapangan justru banyak merugikan masyarakat.
Kalangan dewan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar mengumpulkan semua kepala desa (kades) untuk menyelesaikan polemik desil ini.
“Saran saya ke pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, perlu segera mengumpulkan semua kades se-Lombok Barat untuk menyamakan persepsi, supaya kades-kades mendapatkan penyamaan persepsi terkait desil ini,” terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah, Kamis (24/9).
Kondisi polemik desil ini terjadi hampir di semua wilayah Lobar. Dampaknya sangat dirasakan di tingkat masyarakat. Bahkan, ketika politikus Perindo itu memantau langsung kegiatan pembagian bantuan sosial (bansos) pemerintah di salah satu desa di Kecamatan Labuapi, terdapat warga yang biasanya menerima kini tidak menerima di tahun ini karena ketidaksesuaian penetapan desil dengan fakta lapangan.
Sehingga, langkah serius harus segera disikapi Pemkab Lobar agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Pria yang akrab disapa Dr. Syam itu menilai persamaan persepsi di tingkat desa penting untuk pemahaman penanganan desil tersebut. Agar para kades satu bahasa/persepsi ketika ditanya oleh masyarakatnya tentang desil.
“Menyamakan persepsi ini penting, karena kades yang satu bicaranya seperti ini, kades yang satu lagi begini. Mereka beranggapan bahwa persoalan desil ini bisa diselesaikan di pemda, sementara di pemda sendiri tidak punya kewenangan tiba-tiba mengganti penerima, tidak bisa,” kata anggota DPRD dapil Labuapi-Kediri ini.
Pria berkacamata itu meluruskan, kewenangan menurunkan atau menaikkan desil itu berada di pemerintah pusat. Sementara pemda tidak punya kewenangan untuk mengubah desil dan penerima KPM bansos. Tugas Pemkab mengusulkan atau entri ke Kemensos sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Hanya itu tugas pemda, itulah mengapa kemudian saya mengusulkan supaya pemda duduk bersama dengan seluruh kades,” jelas Ketua Perindo Lobar ini.
Nantinya, setelah pertemuan dengan semua kades, aspirasi yang diserap menjadi bahan rekomendasi Pemkab disampaikan ke Kementerian Sosial. Ia mendorong langkah ini segera dilakukan Pemkab agar polemik desil tidak terus berkepanjangan dan merugikan masyarakat Lobar. Karena bisa dibayangkan, kata politikus yang dikenal merakyat ini, bagaimana nasib anak-anak kurang mampu yang mau melanjutkan studi (sekolah) tetapi terhalang akibat desil ini. Padahal, sesungguhnya mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut.
“Dan apa pun aspirasi yang dituangkan dalam rekomendasi itu harus didengar oleh Kemensos, karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” imbuhnya. (Win)