PRAYA – Pupuk bersubsidi nyaris setiap memasuki musim tanam langka. Termasuk tahun 2021 ini. Entah apa yang menyebabkan selalu langka. Kuat dugaan ada praktek kotor dilakukan oknum tertentu.
Dari kondisi ini, Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan angkat bicara. Dia menyebutkan, kelangkaan ini merupakan persoalan besar dan harus menjadi atensi Dinas Pertanian.
Kelangkaan pupuk yang terus menerus menjadi preseden buruk, menjelang dibutuhkan petani. “Mau tidak mau harus dibeli oleh petani kita walaupun dengan harga tinggi, meskipun pupuk non subsidi keberadaannya tetap saja langka,” katanya tegas.
Dia menyebutkan, implementasi di lapangan terus menjadi polemik, seolah menjerumuskan para petani. Harusnya pemerintah menjelaskan ke publik kendala apa yang terjadi sehingga persoalan kelangkaan ini terus menerus terjadi.
“Saya yakin setiap Kelompok Tani yang mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai luas area, sangat jelas diatur dalam SK: No. 70/MPP/Kep/2/2003 terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang didalamnya jelas sesuai program pemerintah,” jelas politisi Demokrat ini.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian Lombok Tengah, Fathurrahman menyatakan dimana pupuk saat ini sudah ada, Senin lalu pihaknya sudah menetapkan alokasi pupuk perkecamatan sesuai dengan luas area.
Dengan adanya perubahan sistem berdasarkan RDKK saat ini, mengalami perubahan ke sistem terbaru yakni, E-RDKK yakni, menggunakan sistem terintegrasi secara online.
“Sistem E-RDKK saat ini hanya dengan menuliskan nama kelompok, dan luas areal tanam dan memasukkan wilayah maka akan keluar berapa jumlah yang akan didapatkan,” jelasnya.
Sistem baru ini lanjut dia, berdasarkan kajian BPTP pusat dengan pendekatan luas areal tanam dan kondisi wilayah di tiap kecamatan, mengingat konstruksi tanah, kesuburan dan cuaca juga mempengaruhi jumlah kebutuhan pupuk.
“Pupuk saat ini sudah mulai di distribusikan dari distributor ke pengecer dan kelompok -kelompok tani,” klaimnya.(tim)