ASPIRASI: Para guru P3K yang sudah lulus dan tak jadi mendapatkan penempatan saat melakukan hearing ke DPRD Lobar, Jumat (12/5). (WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA)

LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) menduga adanya permainan yang membuat lima guru asal Lombok Barat (Lobar) lulus passing grade P3K tak mendapat penempatan. Menyusul tersingkir-nya lima guru yang lulus 2021 itu karena tiba-tiba ada penambahan lima guru dari luar yang membuat kuota pengangkatan P3K Lobar bertambah.

Dugaan itu terungkap saat hearing lima guru itu di Aula Fraksi DPRD Lobar, Jumat (12/5). Dewan memanggil dan menghadirkan langsung Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar. Termasuk lima guru dari luar daerah itu. Dewan mendengarkan langsung keterangan dari dua kubu guru tersebut.

Kelima guru yang tak jadi mendapat penempatan itu merasa kecewa. Pasalnya meski sudah lulus pada penerimaan 2021 lalu namun justru tak memperoleh penempatan karena masuknya guru dari luar. “Dari awal kami sudah mendapat penempatan tiba-tiba dibatalkan setelah menunggu dua tahun lamanya,” sesal Endang Fitnayati, seorang guru yang tak jadi penempatan.

Ia pun heran mengapa usulan kuota P3K yang awalnya diajukan Pemda Lobar sebesar 172 justru menjadi 177. Bahkan akibat penambahan lima orang itu membuat nama mereka hilang pada kuota tersebut. “Kok nama kami hilang, terus dimana nama kami ini,” tanyanya heran.

Dari penjelasan Dikbud maupun BKD Lobar, lima guru yang tersingkir itu akan menjadi prioritas diusulkan penempatan 2023 ini. Hanya saja jawaban dari Pemda itu membuat para guru ragu. Pasalnya pengusulan itu hanya berupa formasi, bukan nama dari guru yang bersangkutan. Sehingga tak ada kepastian pada penempatan 2023, para guru itu bisa masuk. “Kami sudah lelah dijanjikan, kami tidak mau dijanjikan lagi. Kalau ada formasinya tahun depan kalau tidak ada bagaimana nasib kami. Sekarang saja sudah ada formasi kami digeser, bagaimana lagi jika tidak ada,” ujarnya.

Ia juga heran mengapa guru P3K yang mendaftar di provinsi bisa masuk penempatan di kabupaten. Padahal sudah jelas jika guru provinsi hanya mengajar pada SMA/SMK, namun justru ditempatkan ke SMP yang dimana kewenangannya ada di kabupaten. “Kok bisa? Mereka tidak pernah ikut tes, tapi kok bisa masuk. Apakah itu masuk akal,” tandasnya.

Pihaknya pun mendesak Pemda untuk memastikan para guru itu masuk dalam tahapan pemberkasan tahun ini. Sebab dinilainya ada permainan sehingga lima guru siluman itu bisa masuk kuota Lobar.

Di tempat yang sama lima guru asal luar Lobar mengaku hanya menerima informasi dari kementerian jika mereka dinyatakan lulus. Informasi itu diperoleh tak hanya melalui akun SSCN namun juga ditelepon oleh pihak pusat untuk pengurusan pemberkasan. Para guru itu hanya ditanya siap menempati formasi yang berada di luar daerah mereka mendaftar.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi IV DPRD Lobar, L Irwan menduga adanya permainan atau lobi-lobi atas penambahan kuota yang diusulkan daerah kepada Kementerian Pendidikan. Pasalnya dari surat balasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas pertanyaan BKD diterangkan jika pembatalan penempatan itu terjadi karena jumlah pelamar melebihi kuota yang diusulkan oleh Pemkab Lobar. Dari yang awalnya sebesar 172 menjadi 177. Sedangkan Pemkab Lobar baik Dikbud maupun BKD membantah adanya penambahan usulan itu.

“Pusat menyatakan terjadi penambahan kuota yang diusulkan dari kebutuhan. Ini berarti ada penambahan kuota oleh orang yang kita tidak ketahui, artinya perlu kita telusuri siapa yang melakukan proses itu,” ujar politisi Gerindra itu.

Meski pihak dinas mengaku kelima guru luar daerah itu tak menempati formasi dari lima guru asal Lobar. Namun menjadi pertanyaan mengapa nama kelima guru Lobar hilang dari penempatan yang harusnya sudah diterima tahun itu.

Terlihat juga adanya saling lempar tanggungjawab atas permasalahan ini oleh pihak Pemda. Padahal akses mengurus langsung kepada kementerian berada di Dikbud. Namun dinas membantah mengajukan penambahan dari kuota awal. Sedangkan pihak BKD Lobar merasa tak pernah dilibatkan pada saat proses rekrutmen. “Itu masalahnya. Makanya kita sepakat dengan teman-teman Komisi IV, permasalahan ini akan terus ditindaklanjuti agar permasalahan serupa tak terulang kembali,” tegasnya.

Pihaknya bersama Komisi IV akan mendatangi langsung Kementerian Pendidikan untuk mengetahui siapa dalang yang menambah kuota tersebut. Termasuk memastikan kelima guru yang tersingkir tersebut bisa menjadii prioritas pada penempatan tahun ini. “Ini masalahnya sudah lulus tes dan sudah satu langkah. Ini harus kita sikapi dan perjuangkan, karena ini warga masyarakat kita yang dizholimi. Kita komisi IV siap usut tuntas,” tegas Sekretaris Komisi IV HL Muhammad Ismail menambahkan. (win)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 399

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *