Dewan Lobar Desak APH Transparan

F.—SENGGIGI scaled

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA AMANKAN: Kondisi Dream Point Senggigi di atas Pasific yang sudah ditutupi terpal untuk mencegah longsor susulan, beberapa hari lalu.

Kasus Proyek Penataan Senggigi

LOBAR—Ambruknya tiga proyek penataan Senggigi semakin membuat kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengungkap penyebabnya. Apalagi dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan dewan ada dugaan kejanggalan dari pembangunan proyek senilai miliaran rupiah itu.

“Kita sudah sidak bersama bu Ketua, Komisi I, dan Ketua Komisi III. Ada temuan kita yang pertama dan kedua di Sheraton dan Alberto dan masih proses di APH. yang ketiga di Pasific,” jelas Wakil Ketua DPRD Lobar, Ahmad Suparman yang dikonfirmasi di DPRD Lobar, Jumat (26/2) lalu.

Menurut politisi PPP itu, legislatif hanya pada mengawal proses pemeriksaannya. Serta mendesak APH untuk transparan menangani ambruknya tiga proyek itu. “Kalau dia memang benar salah ya salahin, kalau ya ndak ya ndak. Bagaimana pun kita mengikuti proses APH tersebut,” ucapnya.

Dari pengamatannya pada tiga titik proyek itu, terutama di pacific, bangunan penataannya menjorok satu meter ke arah laut. Bahkan tak ada tiang menyangga untuk menyokong bangunan yang menjorok itu. “Itu kita sampaikan ke APH juga. Bagaimana tindak lanjutnya kita tetap kawal sampai prosesnya. Kita tetap berkoordinasi dengan APH terutama Polres,” jelasnya.

Dewan pun tidak akan kembali memanggil dinas terkait atas proyek ketiga yang longsor itu. Karena dari alasan pihak dinas pada rapat sebelumnya, tetap menunggu hasil pemeriksaan APH.  “Jadi kita tunggu saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana yang dikonfirmasi sebagai juru bicara teknis Pemkab Lobar tak ingin menanggapi terkait proses yang berlangsung di APH. Menurut dia, pihaknya hanya menangani langkah tindaklanjut penanganan tiga bangunan yang longsor itu. Ia menjelaskan rapat koordinasi sebanyak tiga kali dengan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB dan dinas terkait seperti Dinas Pariwisata (Dispar) sebagai pemilik proyek sudah dilakukan. Disepakati bahwa untuk penyebab longsor diserahkan kepada tim Kaji Teknis Kementerian untuk mengungkap penyebabnya.

“Kementarian tidak hanya mengkaji titik longsor itu, juga areal ruas jalan Ampenan-Pemenang,” jelasnya.

Karena ada kemungkinan di sepanjang ruas jalan itu di beberapa titik terindikasi akan mengalami kejadian serupa di Senggigi. Sehingga Tim Reaksi Cepat (TRC) sedang turun melakukan pengecekan. Selain itu pihaknya juga melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam setiap rapat penanganan itu. Berkaitan bagaimana penanganan dampak ombak dibeberapa titik yang berpotensi longsor.

“Tim reaksi cepat (TRC Kementerian) turun karena itu jalan nasional. Nantinya juga bersinergi dengan kita dinas teknis menganalisa dan mengkaji itu,” jelasnya.

Terkait penanganan permanen, dari keterangan pihak Balai Jalan kemungkinan baru titik longsor Sheraton yang cepat bisa tertangani untuk penanganan permanen beberapa bulan ke depan. Lantaran masih adanya anggaran yang dimiliki BPJN NTB. “Karena mereka sudah punya anggaran untuk pemeliharaan jalan Ampenan-Pemenang, mungkin bisa di CCO (Contract Change Order) di sana,” terangnya.

Sedangkan penanganan kejadian di Alberto sedang dalam usulan ke kementerian. Karena struktur pengaman tebing dibeberapa titik serta Pasific sedang dalam pembahasan untuk pembiayaan. Selepas rapat koordinasi itu, lanjut Made, pihaknya langsung mengelar rapat internal dengan Dinas Pariwisata, PPK, Konsultan Pengawas, dan seluruh kontraktor penataan Senggigi, guna mengambil langkah percepatan penanganan.

“Hasil rapat, Dinas Pariwisata segera membuat rencana kerja penanganan dimasing-masing titik longsor. Itu menjadi panduan penanganan berikutnya, darurat ataupun permanen. Harus segera jadi, dan saya tunggu itu,” tegas pria berkumis tebal itu.

Tak hanya itu, kesanggupan pihak dinas terkait bersama kontraktor mengembalikan trotoar yang longsor seperti semula juga ditanyakan. Karena sesuai isi kontrak kerja pengerjaan penataan Senggigi, pemeliharaan harus seperti semula. Sebab hal itu tak bisa dilakukan Dinas PUPR mengingat pengerjaan tiga proyek itu bukan pada pihaknya.

Sejauh ini diakui Made, baru kontraktor pada penataan Sheraton yang sanggup mengembalikan seperti semula trotoar itu. Sedangkan yang lain pihaknya masih menunggu. Meski sudah sanggup melakukan perbaikan, Made meminta agar pengawas untuk memastikan kepada kontraktor berani atau tidak mengerjakan sebelum menunggu langkah penanganan permanen dari balai jalan. Termasuk dari sisi kajiannya. Karena pihaknya tidak ingin perbaikan itu hanya seumur jagung.

“Kalau memang ngerasa strukurt tanah dan sebagainya tidak berani mengerjakan permanen, ya sebaiknya nunggu perbaikan permanen dari balai jalan dulu,” sarannya.(win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Nakes Lombok Tengah Akan Tembuskan Surat ke Kemenkes

Read Next

Ya Allah, Rumah Ambruk Timpa Satu Keluarga

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *