Dewan Genjot OPD Tingkatkan Target PAD 2021

f bajang

BUYUNG/RADAR MANDALIKA Adi Bagus Karya

PRAYA – DPRD Lombok Tengah melalui Wakil Ketua Komisi II, Fraksi Partai Demokrat, Adi Bagus Karya menggenjot kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021. Termasuk dikhususkan kepada, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dalam hal ini menyangkut persoalan PAD. Maka dari itu, saat ini, pihaknya lebih terfokus untuk bagaimana meningkatkan PAD daerah tahun selanjutnya.

Bajang Bagus panggilan akrab menerangkan, walaupun dalam kondisi pandemi, dewan tetap juga akan menekankan terkait peningkatan PAD karena ada beberapa alasan logis yang musti dijadikan spirit guna meningkatkan PAD saat ini. Menurutnya, daerah saat ini masih dikatakan wilayah tak terlalu terdampak alias normal, walau covid-19 menyerang seluruh titik wilayah di dunia sejak Februari 2020 lalu.

Maka dari itu, pihaknya menekankan tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi target PAD. “Kita mengajak Bapenda untuk tetap optimis,” katanya, Rabu kemarin.

Dirinya menyebut, event MotoGP juga menjadi fokus utama dalam pembahasan bersama OPD di minggu lalu. Pihaknya juga berharap besar dan terus optimis sektor ini akan membawa kesejahteraan untuk pembangunan di daerah.

Dirinya mengatakan, dari Bapenda sendiri menargetkan Rp 225 miliar di tahun 2020 dan target tersebut diturunkan oleh Bapenda menjadi Rp 218 Miliar tahun 2021, mengingat adanya pandemi. DPRD sendiri tetap ingin menaikan target tersebut walau pihak Bapenda beralasan mengenai covid-19.

 “Alasan kita jelas ingin tetap menaikan target,” katanya lagi.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan juga kedepannya akan diminta untuk menggunakan metode satu pintu. Dirinya melihat beberapa waktu terakhir PAD dari OPD tersebut tidak maksimal dikarenakan mereka (dinas, red) berjalan masing-masing tanpa ada koordinasi yang jelas sesuai dengan regulasi yang ada di pusat.

Terakhir, Bagus akan menginisiasi untuk pembentukan pansus guna melakukan evaluasi terkait retribusi aset daerah dan sumber PAD. “Karena komisi II ini sektornya ekonomi,” tutupnya.(buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Jadwal Musda Golkar NTB Menghilang

Read Next

Melalui Mawar Emas, Pemprov NTB Bangun Kesejahteraan Masyarakat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *