DARI BAPAK KE ANAK: Susilo Bambang Yudhoyono ketika memasuki arena Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center kemarin. Kongres secara aklamasi memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

JAKARTA-Tahapan pilkada bakal kembali dilanjutkan pada 15 Juni mendatang. Partai politik pun mulai melanjutkan persiapan, khususnya dalam penjaringan calon kepala daerah (cakada). Salah satunya Partai Demokrat yang mengumumkan telah menuntaskan pembahasan pencalonan di 54 daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Selesainya pembahasan itu disertai keluarnya 27 surat keputusan rekomendasi dan 27 surat tugas bagi para cakada yang akan diusung. ”Ini baru pembahasan tahap pertama,” kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Jawa Pos kemarin (31/5).

Surat tugas diberikan kepada calon yang belum memiliki pasangan. Mereka ditugaskan untuk menjajaki calon pasangan yang bisa digandeng serta mencari mitra koalisi.

Dari 27 surat tugas yang sudah dikeluarkan, salah satunya diberikan kepada Denny Indrayana. Mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia itu digadang-gadang bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel). ”Beliau ditugaskan membangun koalisi untuk mencukupkan kursi dukungan partai,” jelas Lakumani.

Kursi Demokrat di DPRD Provinsi Kalsel memang tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Di sana partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut hanya memiliki tiga kursi. Menurut Lakumani, pihaknya melirik Partai Gerindra yang memiliki delapan kursi. Jika berkoalisi, Demokrat dan Gerindra akan memiliki sebelas kursi. ”Jumlah itu cukup untuk mengusung cagub dan cawagub,” jelasnya.

Selain Kalsel, Demokrat sudah menerbitkan surat tugas kepada Anwar Hafid. Anggota DPR tersebut ditugaskan sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah.

Sementara itu, surat rekomendasi diberikan kepada calon yang sudah memiliki pasangan dan cukup kursi dukungan di DPRD. Meski demikian, Demokrat belum mau membocorkan daerah mana saja yang sudah diberi SK rekomendasi.(jpn)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *