Pimpinan Dewan Terima Panjar Pengadaan JPS Gemilang?

F Jumpa pers

IST/RADAR MANDALIKA JUMPA PERS: Kanan, Ketua DPRD NTB, Biaq Isvie Rupaeda didampingi wakil pimpinan lainnya, Mori Hanafi saat memberikan keterangan pers, Selasa kemarin.

MATARAM – Lembaga terhormat DPRD NTB dibikin heboh gara-gara muncul dugaan unsur Pimpinan DPRD NTB mendapatkan “uang muka” atau panjar dari seorang anggota dewan yang meminta jatah pengadaan JPS Gemilang.

Dari kabar miring itu, empat unsur pimpinan DPRD NTB langsung mengklarifikasi berita miring tersebut.“Kami tidak pernah melakukan seperti apa yang disampaikan di media (dapat panjar, Red),” sangkal Ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda di hadapan media, Selasa kemarin.

Isvie menegaskan, pimpinan juga telah melakukan klarifikasi kepada saudara anggota dewan, Abdul Wahid (AW) yang disebut memberi panjar.

“Iya sebaiknya disebut saja,” tantang Isvie.

AW  sebelumnya telah melakukan konferensi pers dan membantah telah bicara dan memberi panjar atau uang muka kepada pimpinan dewan. Hal ini semakin membuat pimpinan dewan bingung siapa yang dimaksud dan menganggu pikiran empat pimpinan dewan.

Selain itu, klarifikasi juga telah dilakukan  Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, Najamuddin Mustofa yang disebut-sebut telah dapat laporan terkait panjar. Mereka, baik Najam dan AW mengatakan tidak pernah bicara seperti itu.

Namun Isvie menyerahkan proses pembinaan Ketua BK kepada pimpinan Fraksi PAN yang merupakan partai politik ketua BK.  Hal ini untuk menghindari potensi gaduh di kemudian hari hanya karena perbedaan persepsi.

“Kami serahkan melalui mekanisme Fraksi PAN,” kata politisi Golkar itu.

Isvie mengaku, dengan adanya rumor tersebut membuat internal lembaga dewan gaduh. Namun Isvie melihat kegaduhan ini hanya disebabkan oleh satu orang (ketua BK, Red).

“Saya kira teman-teman sudah tau orang itu,” sebut Isvie .

Isvie tidak ingin kegaduhan berlanjut. Untuk itu, selaku pimpinan pihaknya akan melakukan komunikasi meminta fraksi PAN melakukan pembinaan kepada anggotanya.

“Yang paling utama kami akan lakukan langkah komunkasi dangan baik. Kegaduhan ini hanya disebabkan satu orang aja,” tuding Isvei.

Sementara, Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi mengatakan, isu panjar atau uang muka sebenarnya telah diklarifikasi dan dibantah Ketua BK dan AW. Dia lantas mempertanyakan validasi informasi yang berkembang.

Mori menilai isu yang berkembang hanya miskomunikasi saja. “Saya secara pribadi dan semoga pimpinan yang lain sama, menganggap ini suatu kekhilafan dan anggap ini sudah selesai,” harapnya.

Terkait pembinaan dan kesan perbedaan persepsi dalam menyikapi isu panjar, Mori pun setuju pembinaan dikembalikan kepada pimpinan fraksi PAN. Dia merasa pesoalan ini masih  bisa diselesiakan di internal fraksi, tanpa dibuat persoalannya melebar.

Semua pihak yang disebut terkait dengan isu panjar sudah menyampaikan klarifikasi dan bantahan. “Pernyataan itu ada ralat-ralat tidak pernah bicara itu, menurut kami klir,” pungkas politisi Gerindra itu.

Sementara, dua pimpinan DPRD NTB lain, H Abdul Hadi dan H Muzihir setuju pembahasan diselesaikan sesuai mekanisme yang ada, tanpa dibahas lebih luas lagi.

“Iya saya rasa sama (seperti yang disampaikan pimpinan yang lain),” sambung Hadi singkat.

Sebelumnya, AW menyampaikan klarifikasi bersama Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani dan membantah dirinya telah memberikan panjar kepada pimpinan dewan untuk memuluskan pengadaan paket JPS Gemilang itu. Namun dia sendiri tidak mengelak adanya permintaan jatah pengadaan JPS Gemilang. Meski AW menyebut apa yang dilakukan hanya untuk mengakomodir aspirasi pengusaha local di Lotim.

“Saya hanya menyampaikan aspirasi pengusaha di Lotim,” katanya, Jumat 29 Mei lalu. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Lion Air Group Hentikan Penerbangan 5 Juni

Read Next

Gerakan Maskerisasi untuk Anak di NTB Mulai Digencarkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *