PRAYA – Belasan massa yang mengaku dari LSM Lumbung Aspirasi dan Seruan Rakyat (LASER) NTB mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah, Senin kemarin. Mereka mengungkap di hadapan wakil rakyat dugaan pemalsuan KTP nasabah, eksploitasi pekerja permodalan nasional madani (PNM) dan juga banyaknya penggunaan data yang bukan dirinya sendiri melainkan menggunakan tetangga dalam pengajuan pinjaman.
Ketua LSM LASER NTB, Kamsiah Alias Kem mengungkapkan jika persoalan ini bisa dampak sangat besar jika dibiarkan. Pihaknya juga mempertanyakan soal OJK yang seolah-olah melakukan pembiaran terhadap hal tersebut, dimana banyaknya kecurangan dan minimnya pengawasan kepada PNM sehingga membuat kegaduhan di berbagai wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
“Kami menduga adanya pembuatan identitas palsu yang bermuara ke pidana. Kemudian adanya tindakan pencurian data-data identitas ibu rumah tangga, menggunakan identitas tetangga sebagai data pengajuan pembiayaan. Saya pernah minta SOP terkait bekerja lebih dari jam 9-10 malam namun tak diberikan,” tegasnya.
Selain itu, banyaknya juga proses yang tidak jelas, dimana pada dampaknya semua berdasarkan kearifan lokal yang tidak diindahkan PNM, yakni pembatasan jam kerja keluar malam sebagai suku sasak perempuan yang keluar malam yang telah dicederai, kemudian bagaimana dengan daerah rawan lokasi kerjanya yang tidak dipikirkan oleh pihak PNM.
Dibeberkannya, ada 63 KTP yang ditemukan palsu yang dapat dikumpulkan yakni sekitar 24 KTP. Dan ini terjadi di satu Dusun Bagek Nur Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat.
“Dalam KTP ini yang kami sebut dipalsukan yakni dibuat dari kertas biasa dan dilaminating, kemudian pada identitas yang tertera beserta foto bukan merupakan masyarakat di dusun tersebut. Ini hanya diganti alamatnya saja,” ungkap dia.
Sementara, adapun identitas yang diduga dipalsukan tersebut telah terjadi sejak 6 bulan lalu, maka pihaknya mempertanyakan mengapa adanya pembiaran oleh pihak OJK. Mengingat pemalsuan identitas di KTP ini juga banyak menimbulkan kegaduhan di rumah tangga orang, menggunakan KTP tetangga untuk mencairkan pinjaman sehingga tenjadi kegaduhan bahkan perceraian karena sang istri yang tiba-tiba namanya tertera melakukan pinjaman padahal tidak pernah.
“Apabila persoalan ini tidak diselesaikan secepatnya maka kami akan melaksanakan demo besar-besaran ke Kantor PNM, kami akan menempuh jalur hukum untuk melaporkannya,” ancamnya.
Menanggapi ini, Pemimpin PNM Cabang Mataram, Darwis Hari Pondang menerangkan, jumlah karyawan PNM Mekar yakni sejumlah 602 orang dan nasabah sejumlah 96.000 khusus ibu-ibu. Adapun 11,1 juta nasabah skala Nasional.
Diuraikannya, tahun 2015 PNM membina keluarga, dimana pada tahun sebelumnya dilakukan penyaluran melalui koperasi. Namun di saat ini PNM merupakan group landing bukan individualisme landing yakni kelompok ibu-ibu, dalam pertemuan mingguan dalam pembayaran angsuran. Sementara, ketua masing-masing menjadi ketua. Ketika tidak hadir maka akan membuat janji dengan ketua bahwa akan datang mengambil angsuran baik sore maupun malam.
“Soal pemalsuan KTP, orangnya ngak ada tapi LSM Laser terima aduan, kami bingung,” katanya di depan dewan.
Untuk itu, pihaknya lansung melakukan identifikasi terhadap adanya pemalsuan yang menjadi pengawasan eksternal, maka pihaknya mempersilakan laporkan PNM ke pihak kepolisian saat adanya pelanggaran hukum yang dirasa dilakukan PNM.
“Kas kami baik-baik saja, kas kami lancar berjalan. Apabila ditemukan karyawan kami yang bermain maka kami akan tindak tegas bahkan akan penjarakan apabila ada penggelapan,” katanya tegas.
Ditambahkan Kepala Areal PNM Lombok Tengah areal 4 Praya Barat, Hartini mengatakan adanya seorang warga yang saat ini merupakan hasil investigasi Ibu Nur yang dikatakan kabur dan tidak berada di Desa Bonder. Ditemukan posisinya saat ini di Sumbawa dugaan kuat kabur.
“Saya belum selesai melaksanakan investigasi dan petugas kami yang menanganj Ibu Nur kami susah komunikasi, kami mencoba menelusuri semua nama-nama itu dan kami belum selesai mendapatkan hasil yang akurat dan komplit,” jawabnya.
Mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L Sunting Mentas berharap semoga semua pihak dapat berkomunikasi secara baik supaya masyarakat tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mengingat nasabah PNM ini hampir ada di setiap desa di Lombok Tengah.
“Semoga pertemuan ini mendapatkan suatu hal yang terbaik dan semua dapat terselesaikan secara kekeluargaan,” pesan politisi PPP ini.(tim)