WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Hj Nurhidayah

LOBAR—Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj Nurhidayah mengingatkan Bupati Lobar H Fauzan Khalid untuk lebih selektif menentukan kepala OPD yang akan dipilih jelang mutasi. Sebab sejauh ini ia menilai kinerja OPD di bawah kepemimpinan paket Fauzan-Sumiatun belum ada perkembangan signifikan. Walaupun hak prerogatif Bupati untuk memilih pejabat, namun Nurhidayah berpesan untuk memilih berdasarkan kemampuan bidang bukan kedekatan.
“Saya melihat dan menilai selama ini menempatkan orang-orang berdasarkan kedekatan, siapa yang paling dekat. Walaupun kemampuannya kurang, diberikan ruang (jabatan),” kritik politisi Gerindra itu, kemarin (7/9).
Ia lebih sepakat penempatan pejabat dengan cara lelang jabatan seperti yang dilakukan mantan Gubernur DKI Ahok. Apabila selama dua tahun menjabat dan tidak mampu melaksanakan jabatan, maka diganti dengan yang lain. “Apa terobosannya, apakah mengacu visi misi yang disampaikan saat fit and proper tes. Apa target, dan bagaimana progresnya kalau tidak tercapai ya ganti saja,” ujarnya.
Di akhir masa jabatan Bupati dan Wabup terhitung dua tahun lebih, ia menyarankan jika ingin sungguh-sungguh mewujudkan visi dan misinya sebagai kepala daerah maka harus mulai berhitung mengangkat kepala OPD. Karena sejauh ini ia menyoroti kinerja beberapa OPD masih standar, belum ada memiliki kinerja yang luar biasa. Masih sebatas membelanjakan APBD. Bahkan lobi OPD ke pusat dinilai lemah. “Seharusnya itu menjadi penilaian terhadap OPD. Karena Bupati sendiri menekankan ke OPD agar tidak berharap dari APBD,” imbuhnya.
Tak hanya itu dari tahun ke tahun target PAD yang diberikan kepada OPD juga tak pernah mencapai 100 persen. Sehingga wajar mengecewakan kalangan DPRD. Apalagi kalau bicara selama dua tahun lebih belum ada gebrakan dan pembangunan yang signifikan. “Kalaupun ada pembangunan rumah sakit itu didanai dari pinjaman, begitu pula destasi wisata. Itu pun penataan destinasi wisata rusak belum bisa dimanfaatkan maksimal,” ujarnya pertanyakan program kerja visi misi Zaitun, karena belum terlihat realisasi selama dua tahun terakhir.
Sementara itu Sekda Lobar Dr H Baehaqi mengatakan mutasi akan dilakukan bersamaan dengan penyederhanaan birokrasi, sehingga banyak pejabat yang akan dimutasi. Karena ada yang fungsional.
Terkait masukan agar penempatan pejabat lebih selektif untuk memaksimalkan program kerja paket Zaitun, Sekda menegaskan hal itu menjadi pertimbangan Baperjakat, selanjutnya hasil itu dilaporkan ke bupati. Soal program kerja Zaitun, setiap saat dipikirkan supaya capaian RPJMD bisa tuntas di akhir masa jabatan Bupati dan Wabup. “Ini kita evakuasi terus,” ujarnya. (Win)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 356

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *