Abdul Muhaimin Iskandar. (JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA)

MATARAM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memandang tidak perlu ada gubernur di Indonesia. Bahkan jika bisa, pemilihan gubernur dihapus pada Pilkada 2024 mendatang.

Pandangan itu bukan tanpa alasan. Anggaran gubernuran terbilang besar sementara fungsinya hanya menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Dasarnya, pertama anggaran gubernur besar. Tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah,” tegas Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, di Mataram, Selasa (31/1/2023).

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan selain terjadi penumpukan anggaran juga kondisi hari ini tingkat loyalitas gubernur dengan kepala daerah di kabupaten/kota terbilang rendah. Banyak bupati walikota tidak taat kepada gubernur.

“Sekarang bupati dipanggil gubernur jarang taat,” sentilnya.

Apa yang hendak disampaikan gubernur menyangkut kepemerintahan materi yang sama didapatkan bupati walikota dari Kementerian langsung.

“Banyak gubernur sudah tidak didengar oleh bupati. Sebab apapun bahasanya wong bahasanya sama dengan kementerian. Lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur,” katanya.

Ia menilai, tupoksi gubernur tidak efektif. Oleh karena itu, lebih baik posisi gubernur itu diatur perpanjangan tangan pemerintah pusat yang sifatnya administrator.

“Kalau sudah jadi administrator tidak usah dipilih langsung. Kalau perlu tidak ada jabatan gubernur. Hanya misalnya sebagai genator direktur dari Kementerian Dalam Negeri. Misalnya administrator NTB dari pejabat kementerian,” terangnya.

Diakuinya usulan tersebut sedikit revolusioner. Namun momentumnya di Pilkada 2024 harus mengakhiri Pilkada untuk gubernur.

“Momentumnya 2024. Presiden keluarkan Perppu, DPR keluarkan Undang-undang. Anggarannya efisien, cara kerjanya efisien. Duitnya (Pilkada), dibuang ke SDM aja,” ucapnya.

Muhaimin menegaskan tantangan saat ini bagaimana menaikkan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, anggaran pemilihan gubernur itu baiknya dialihkan total untuk SDM.

“Sudahlah ndak usah kerja lain, peruntukkannya SDM aja,” pungkasnya.(jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 279

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *