MATARAM – Calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Lombok Tengah diingatkan agar tidak terlalu banyak menghayal. Hal ini disampaikan anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi.
Katanya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, MotoGp seringkali dijadikan bahan kampanye oleh calon kepala daerah. Padahal mereka tidak akan bisa mengintervensi pembangunanya disebabkan tidak punya wewenang. Urusan KEK itu merupakan urusan pemerintah pusat. Jangankan sekelas kabupaten, Pemerintah Provinsi pun tidak punya wewenang dalam pembangunannya.
Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah Selatan melihat, calon Bupati Wakil Bupati terlalu berhayal tinggi. Tawaran konsep pembangunanya malah melampaui kewenangan dari yang harus dilakukan mereka malah ujuk ujuk menyebut KEK menjadi bahan empuk berkampanye. KEK Mandalika diposisikannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“(KEK) itu kewenaangan pusat. Urusan Pemerintah pusat. KEK itu urusan para investor. Jadi jangan terlalu banyak berhayal (calon kepala daerah,red),” sentil Ruslan di Mataram kemarin.
Ruslan mengatakan, mereka sebagai calon kepala daerah harus membaca regulasi. Dalam ketentuan salah satu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB yang ditetapkan DPRD NTB menyebutkan Pemda tidak akan bisa memetik hasil selama lima tahun sejak satu usaha yang dilakoni investor tersebut berjalan.
“Itu sudah jadi dasar hukum, daerah tidak akan dapat apa apa selama lima tahun kedepan sejak mulai berporses invetasinya. Jadi salah kalau calon Kepala Daerah mau intervensi urusan KEK. Namanya juga otoritas. Sama halnya mau intervensi Bandara iya nggak bisa. Makanya Perda nya harus dilihat,” ungkap politisi PDIP itu.
Anggota DPRD NTB lima periode itu menegaskan yang harus disiapkan calon Bupati itu penyangga dari KEK itu sendiri. Bagaimana memunculkan ide gagasan inovasi serta improvisasi destinasi baru yang bisa menjadi alternatif yang dapat dirasakan masyarakat. Ruslan pun melihat keberasasan destinasi wisata saat ini masih belum mampu mendongkarak ekonomi daerah. Hal itu lantaran Covied-19 yang belum juga menentu kapan berakhirnya.
Daripada terlalu berhayal tinggi, Ruslan justru mendorong supaya calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dapat menuangkan program pemenuhan dasar masyarakat misalanya meminimalisir gini rasio, penigkatan Indeks Prestasi Masyarakat (IPM), mengatasi kekeringan termasuk bagaimana mencari solusi dari kemiskinan yang masih tinggi diangka 13,6 persen atau sekitar 128 ribu penduduk.
“Tentunya harus ada terobosan baru dari calon bupati yang akan datang.
Hal yang selama ini belum dapat teratasi yaitu penyakit akut masyarakat Loteng, kekeringan. Harusnya bagaimana Pemda itu menyiapkan program pengadaan sumur bor di setiap titik kekeringan meski ini sebagai solusi jangka pendek. Model program ini lebih bagus dibandingkan dengan mengangkat isu pembanguan Dam Mujur dimana dari sekian pergantian Bupati Loteng belum juga dapat terealisasi.
“Dulu saya pernah bilang Dam Mujur jangan dipolitisasi dan alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada lagi yang bersuara itu. Program Pemerintah fokus aja di pembangunan Sumur Bor ini,” urainya.
Berikutnya ditengah resesi ekonomi saat ini tugas penting dari calon Bupati itu bagaimana punya program meningkatkan roda ekonomi masyarakat misalnya dengan memberikan stimulan (bantuan dana) untuk para UMKM saat ini.
“Itu justru lebih kongkrit ketimbang banyak berhayal hayal padahal bukan kewenangannya,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Ruslan para calon Bupati Loteng diharapkan harus berfikir realistis dengan kondisi saat ini. Bagaimana kongkrit mengatasi masalah kesejahateraan masyarakat terutama saat bencana non alam ini (Covid-19).
“Harus dikembangkan bagaiaman fokus APBD itu untuk kesejahteraan masyarakat misalanya memberikan stimulus kepada UMKM, menggereakkan roda ekonomi yang home industri. Itu sektor ekonomi yang mampu bertahan,” katanya kembali mencontohkan.
“Jangan terlalu banyak menghayal. Yang dihadapi masyarat hari ini bagaimana kondis hari ini kekeirngan bisa teratasi dengan baik,” pungkasnya. (jho)