BPNT dan BSP Harus Tepat Sasaran !

F Acara

SAMBUTAN: Bupati Lotim saat memberikan sambutan di salah satu acara.

LOTIM- Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy mengingatkan bawa dalam penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) harus tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat kuantitas, tepat waktu dan tepat administrasi (6T).

Kata bupati, pembenahan harus dilakukan agar masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) menerima haknya dengan baik. Hal ini disampaikan bupati pada kegiatan monitoring yang berlangsung, Selasa (15/09) di kantor camat Sakra Barat.

Bupati menengur pihak- pihak yang tidak bersungguh- sungguh melaksanakan tugasnya, seperti supplier, e-warung, termasuk pendamping.  Bupati meminta perbaikan dan peningkatan kinerja semua pihak terlebih saat ini di Lombok Timur terdapat sedikitnya 17 ribu KPM yang belum mendapatkan haknya akibat kartu yang belum didistribusikan.

Mengawasi keberlangsungan pelaksanaan program ini pemerintah kabupaten telah membentuk tim pengawas yang diharapkan dapat meminimalisir ketidak tepatan yang terjadi selama ini.

“Silakan kecamatan juga dapat membentuk tim serupa yang harus hadir ketika penyaluran,” kata Bupati.

Bupati juga mendorong agar desa membenahi BUMDes masing- masing agar BUMDes dapat diperankan sebagai supplier serta mengayomi semua pihak, termasuk UMKM yang ada di desa tersebut.

Kepada Kepada Dinas Sosial bupati memerintahkan untuk tatap melakukan perbaharuan data secara konsisten, Pemkab juga menyiapkan Rp. 100 juta untuk keperluan labelisasi rumah KPM dengan harapan warga yang tidak berhak mengundurkan diri karena menolak pemberian label tersebut.

Monitoring tersebut akan terus dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur yang telah dimulai dari Zona 1 yang meliputi kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra, dan Sakra Timur, diwilayah ini terdapat 34.180 dari 159.023 KPM yang ada di Kabupaten Lombok Timur. (cr-ndi).

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Gawat, Utara Mulai Krisis Air Bersih

Read Next

Menelusuri Jejak Keterbukaan Informasi Publik di NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *