Berang, Ketua PMI NTB Polisikan Ketua LSM Lidik Budin

F. Sumur bor

IST/RADAR MANDALIKA PROYEK : Salah satu proyek sumur bor yang disebut menjadi program milik PMI NTB di Desa Janapria.

MATARAM – Polemik proyek sumur bor dari Palang Merah Indonesia (PMI) NTB berbuntut panjang. Ketua PMI NTB, H. Ridwan Hidayat melaporkan Ketua LSM Lidik NTB Sahabudin alias Budin ke Mapolda NTB, Senin kemarin atas dugaan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong atau fitnah.
Sementara diketahui proyek sumur bor senilai Rp 1,7 miliar di 10 titik di Lombok Tengah dan Lombok Barat ini sudah lama selesai pengerjaannya.
Ketua Pengurus Bencana PMI NTB sekaligus penasehat hukum PMI NTB, Hasan Azhari membantah keras soal proyek yang masuk sebagai program PMI NTB tahun 2019. Ditegaskannya, PMI NTB tidak pernah membuat kontrak pengerjaan sumur bor bersama rekanan CV Jaya Steel seperti yang diungkapkan LSM LIDIK NTB saat hearing di kantor DPRD NTB, Senin kemarin.

“Prinsipnya tidak ada kontrak pengeboran sumur bor seperti yang disebut LIDIK itu,” tegas Hasan di hadapan media, Selasa kemarin.
Hasan mengakatan, berita hoax yang disampaikan LSM LIDIK tersebut mengakibatkan terjadi kekisruhan dan simpang siurnya informasi yang diterima public dan ini perlu diluruskan. Atas nama PMI NTB memberikan klarifikasi itu guna memperjelas mempertegas duduk persoalan legal standing dari masing-masing pihak.
“Kami dari PMI NTB berkewajiban memberikan konfirmasi klarifikasi atas persolaan ini. Tidak pernah ada kontrak terkait dengan sumur bor,” tegasnya lagi.

PMI NTB tidak terima karena seakan LSM LIDIK NTB menuduh begitu saja. Bahkan setelah LIDIK NTB selesai melakukan hearing di Komisi IV DPRD NTB, pihaknya langsung mengambil langkah hukum dan melaporkan ke Polda.

“Langkah kami menempuh jalur hukum. Melaporkan Sahabudin ke Reskrimum Polda NTB langsung kemarin siang,” ungkapnya.
Dipastikan langkah hukum tersebut sedang berjalan. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab PMI NTB secara yuridis formal sehingga publik bisa mengetahui duduk persoalan agar menjadi terang benderang.
“Kami sangat merasa dirugikan oleh pemberitaan hoax yang dilakukan LIDIK. Kita (PMI) tetap mengacu pada asas praduga tidak bersalah,” tegasnya.

Hasan memastikan jika apa yang disampaikan LIDIK NTB tersebut tidak terbukti, maka pasti ada konsekuensi hukum yang akan diterima ketua LIDIK maupun LIDIK secara institusional.
“Ini supaya clear,” katanya.

Selama ini, PMI NTB selalu menjunjung tinggi prinsip cliean goverment. Dalam mengolala organisasi PMI, pihaknya mengaku selalu memposisikan good favorit goverment dalam menjalankan roda organisasi. Selama ini organisasi yang dikomandoi Ridwan Hidayat tersebut selalu menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini jadi sejarah tidak gampang membagun opini publik,” tegasnya lagi.

Hasan juga menegaskan, kontrak antara pihak PMI NTB dengan CV Jaya Steel dengan nomor kontrak tertanggal 17 September 2019 adalah bodong. PMI tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) membuat kontrak apalagi sampai menunjuk PPK. Ditegaskannya, yang bernama Abu Arif Aini yang menandatangani kontrak dengan direktur CV Jaya Steel itu telah mencatut nama lemaga PMI NTB. Abu Arif tidak menjadi pengurus PMI NTB. Pihaknya juga mengakui sebenarnya Abu Arif itu muncul nama sebagai PPK yang ditunjukkan PMI NTB namun di-proyek lain.
“Kenapa muncul PPK itu, yang bersangkutan (Abu Arif,red) kita tunjuk dia di proyek lain,” katanya.

Ditanya langkah PMI terhadap sumur bor yang belum dibayarkan itu, pihaknya secara kemanusiaan PMI NTB sedang mencarikan solusi pembayaran namun pembayaran tidak akan diberikan kepada rekanan melainkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini mengingat PMI NTB tidak pernah membuat kontrak dengan rekanan yang dimaksudkan.
“PMI sedang carikan solusi,” katanya tegas.
Terpisah, Ketua LSM LIDIK NTB, Sahabudin yang dikonfirmasi mengaku tidak gentar dengan laporan yang katanya dilayangkan Ketua PMI NTB ke Polda. Dia menegaskan, laporan ini justru akan memperjelas siapa yang salah siapa yang benar.
“Malah itu bagus biar kita tau siapa yang salah dan benar,” tegas Sahabudin singkat. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Hasyim: Vaksinasi Belum Capai 70 Persen?

Read Next

Poltekpar Lombok Belum Terima Info Loker dari ITDC

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *