PRAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengajak generasi muda untuk turut aktif mengawasi tahapan pemilu serentak tahun 2024, dan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat.
“Kegiatan sosialisasi sudah sering kita lakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat,” kata Koordinator Divisi (Kordiv) SDM pada Bawaslu Loteng, Usman Faesal, kemarin (6/3).
Hal itu disampaikan saat membuat sosialisasi peran pemuda dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Dengan menghadirkan dua orang narasumber yaitu Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof Dr Masnun Tahir, dan Dekan FDIK UIN Mataram, M Saleh Ending. Sedangkan pesertanya kalangan pemuda dari OKP.
“Tapi hari ini kita undang pemuda,” kata Usman.
Dia menerangkan, kegiatan ini sangat penting paling tidak para pemuda memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Terkait apa saja tugas Bawaslu dan apa yang perlu diawasi dalam tahapan-tahapan pemilu serentak.
“Sekarang kita masih mengawasi coklit, termasuk verifikasi faktual (bakal calon DPD RI, red),” ujar Usman.
Adapun tugas Bawaslu yakni melakukan pencegahan dan penindakan termasuk sengketa proses pemilu. “Itu salah satu tugas kita,” kata Usman.
Sebagai contoh, belum lama ini Bawaslu Loteng telah melakukan penindakan terhadap perangkat desa terkait dukungan terhadap bakal calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD). Selain itu, Bawaslu juga melakukan proses terhadap pantarlih coklit yang terindikasi sebagai anggota parpol.
Peran masyarakat atau pemuda untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pemilu sangat penting dan diperlukan. Kenapa, karena jelas Usman bahwa Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan secara maksimal dengan jumlah personel pengawas yang sangat terbatas. Sehingga, pemuda atau OKP dan media diharapkan memberikan kontribusi pada Bawaslu dalam melakukan pencegahan.
“Kita mengutamakan pencegahan. Pencegahan ini yang sangat penting,” terangnya.
Sementara Prof Masnun Tahir menyampaikan, dalam proses pengawasan pemilu haruslah melibatkan partisipasi publik. Bukannya Bawaslu mampu melakukan pengawasan, tapi tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal dengan keterbatasan personel pengawas yang ada.
“Dalam proses pengawasan harus melibatkan partisipasi publik,” katanya.
Termasuk dalam proses pengawasan haruslah melibatkan pemuda. Kenapa melibatkan pemuda atau stakeholder lainnya, karena jumlah pengawas di Bawaslu terbatas.
“Pemilu ini hajatan kita bersama. Pemilu ini milik rakyat maka harus melibatkan partisipasi masyarakat. Tahapan pemilu harus diawasi secara konstruktif,” jelasnya.
Untuk itu dalam rangka pengawasan, Prof Masnun menekankan pentingnya literasi. Yang mana, literasi harus ditingkatkan karena menjadi bagian dari pengawasan pemilu. Sosialisasi peran pemuda dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024 merupakan ikhtiar untuk meningkatkan literasi.
“Dengan melibatkan pemuda ini bagian dari salah satu ikhtiar literasi yang nantinya akan menjadi juru bicara (agen) dalam memberikan edukasi ke masyarakat lain,” jelasnya.
Disamping itu, Prof Masnun juga menekankan pentingnya mitigasi pengawasan. Mitigasi ini perlu untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kecurangan. Termasuk jangan sampai nanti terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
“Lombok Tengah sebagai role model mitigasi untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilu,” cetusnya.
Dia tak lupa memberi apresiasi kepada Bawaslu Loteng yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut. Sebab kegiatan seperti ini sangat penting dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pemilu.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting di tengah keterbatasan jumlah SDM pengawas. Sehingga perlu mengajak masyarakat khususnya kalangan pemuda untuk mengambil peran dalam melakukan pengawasan. Jika tidak, maka potensi pelanggan besar kemungkinan terjadi nantinya.
“Bawaslu menyadari, jumlah SDM kita (pengawas) terbatas dalam melakukan pengawasan,” katanya saat menutup kegiatan sosialiasi tersebut.
Dia menyebut, ada tiga orang panwascam di setiap kecamatan. Yang mana, mereka tentu tidak akan mampu melakukan pengawasan setiap kegiatan atau aktivitas politik di kecamatan itu.
“Pengawas kami tidak akan mampu melakukan pengawasan. Kami di Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan secara keseluruhan dari semua kegiatan politik,” terangnya.
Di tiap desa, kata dia, juga ada satu orang panwas desa. Tidak akan mampu melakukan pengawasan secara maksimal terhadap semua aktivitas politik dari aktor-aktor politik di desa. “Karena tidak ada mitra koordinasi-nya di situ,” cetus Itratip.
Sebab iru, kegiatan sosialiasi peran pemuda dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024 ini sangatlah penting. Yang diharapkan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilu dan pengawasan. Karena, jumlah pengawas di Bawaslu tidak seimbang dengan yang diawasi.
“Mari kita punya semangat yang sama, cita yang sama untuk membersihkan proses pemilu kita dari pelanggaran,” ajak Itratip.(zak)