MATARAM – Sebanyak 25 persen ASN lingkup Pemprov NTB diterapkan Work From Home (WFH) pascalibur panjang Idul Fitri 1443 H bulan ini. Pascaaktif masuk kantor mereka tidak harus langsung menginjakkan kakinya untuk berdinas. ASN bisa kerja dari rumah masing-masing.
“Kami sudah membuat edaraan ke Kepala OPD untuk melakukan pengaturan memberikan kuota 25 persen OPD untuk WFH,” beber Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, kemarin.
Kebijakan ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Setelah mereka mengikuti libur panjang tentu sejak berlibur itu mereka merasakan lelah, bertemu banyak orang begitu juga saat balik mudik tentu terjadi kepadatan dan juga tingginya harga tiket.
“Untuk mengurai penetrasi itu pemerintah menerapkan kebijakan perpanjangan libur dalam bentuk WFH,” terangnya.
Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya klaster covid-19 idul fitri. Mengingat mereka banyak melakukan interaksi dengan yang lain.
“Sehingga perlu relaksasi, sekaligus kesempatan isolasi sebelum kasuk kantor,” katanya.
Sekda mengatakan jika hari pertama kedua kantor OPD terlihat masih sepi itu berarti mereka sedang melalukan WFH. Pihaknya pun tidak akan melalukan Sidak di setiap OPD OPD.
“Ketidakhadiran sekarang ini itu adalah WFH,” katanya.
Meski demikan Pemprov memastikan tidak akan mengganggu pelayanan. Masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan meski sebagian kecil ASN mengikuti WFH.
“Pelayanan tetap jalan,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Aidy Furqan mengaku WFH itu tidak berlaku bagi guru. Guru tetap masuk mengajar dan disesuaikan dengan kondisi status di daerahnya.
“Sejauh ini belum ada sekolah yang melaporkan guru melaksanakan BDR (Belajar Dari Rumah),” tegasnya.(jho)
