Ancam Lapor ke APH

F Hearing 1

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID TEGANG: Para anggota DPRD Loteng dan Plt Sekwan saat menerima kedatangan hearing LSM GEMPAR NTB, Rabu kemarin.

PRAYA – LSM Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (GEMPAR) NTB kembali mempersoalkan atas kinerja panitia khusus (pansus) Covid-19. GEMPAR pun mengancam akan melaporkan dugaan kejanggalan atas kinerja pansus ke aparat penegak hukum (APH).

Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar saat hearing di DPRD mengatakan, pihaknya menuntut terhadap Pansus Covid-19 tahun 2020 agar mempertanggungjawaban kinerjanya dengan menelan anggaran sekitar 136 miliar.

Dia meminta DPRD Loteng khususnya tim pansus supaya transparan ke publik terkait hasil dari kinerjanya.”Apabila tim pansus tidak bisa menjelaskan secara detail dan tidak bisa menjawab apa yang dipersoalkan, maka kami akan laporkan ke APH, bahkan KPK mengingat banyaknya anggaran yang dikelola tanpa adanya penjelasan,” tegasnya ngancam, Rabu kemarin.

Sementata, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng yang pernah mengundurkan diri, Legewarman membeberkan kilas sejarah pansus yang digagasnya dengan beberapa fraksi di DPR.

Pansus yang bekerja selama 6 bulan pada 2020 ini, pihaknya dalam melakukan pendalaman, konsultasi selama ini banyak terbentur dengan peraturan menteri yang mengikat bahwa tidak diperkenankannya anggaran Covid- 19 untuk di audit.

Kemudian pihaknya selakau tim pansus juga tidak memiliki wewenang dalam melakukan audit, maka dilimpahkan ke BPKP Provinsi NTB dengan juga mengkonsultasikannya ke Ombudsman NTB.

Adapun pendalaman di luar audit yang dilakukan, pendalaman dengan memanggil OPD yang memiliki anggaran pengelolaan penanganan Covid 19. “Bahkan saat pemanggilan Bupati untuk klarifikasi ke kantor DPRD malah tim pansus yang harus ke Pendopo dan saya selaku wakil ketua pada saat itu mengundurkan diri, karena merasakan ketidak elokkan tim pansus yang seolah marwahnya telah sirna,” ungkapnya.

Adapun hasil pansus pihaknya merujuk pada LPHP dari BPKP NTB yang dinilai dalam isinya tidak ditemukan penyelewengan sedikitpun, dimana telah disampaikan pada Desember 2020 dan dinyatakan tim pansus telah menyelesaikan tugasnya.

“Kalau kemudian massa hearing tidak puas dengan penyampaian saya ini maka mari kita agendakan ulang, dan kami mendukung sepenuhnya,”kata Lege.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kasus Stunting Tertinggi di Bunut Baok

Read Next

Loteng Terima 13.900 Dosis Vaksin

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *