MATARAM – Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, menagih janji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Pemerintah pusat sebelumnya memberikan angin segar untuk membangun Rusunawa di Kota Mataram. Pemkot Mataram hanya diminta menyiapkan lahan saja. Namun, kabar rencana pembangunan Rusunawa dari pemerintah pusat belum ada titik terang.
“Saya belum bisa memastikan bahwa Rusunawa itu akan terbangun tahun ini,” kata dia, usai menghadiri acara Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) RKPD 2021 di Kantor Camat Cakranegara, kemarin.
Sebagai kepala daerah, Ahyar tetap menagih janji pemerintah pusat yang akan membangun Rusunawa nelayan tersebut. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah bersedia membangun Rusunawa nelayan di Kota Mataram. Apalagi kata dia, Pemkot Mataram telah memenuhi keinginan pemerintah pusat dengan menyiapkan lahan Rusunawa. “Kita telah membebaskan lahan di Kelurahan Bintaro. Artinya, tanah sudah siap,” ujar dia.
Kesiapan lahan Rusunawa yang telah dibebaskan Pemkot Mataram sudah disampaikan ke Kementerian PUPR. Luas lahan yang sudah dibebaskan di Lingkungan Bekicot, Kelurahan Bintaro, itu sekitar 2,3 hektare. Sembari menunggu pembangunan Rusunawa dimulai, Pemkot Mataram mendirikan tenda pengungsian dan hunian sementara (Huntara) bagi warga RT 08, Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro yang terdampak eksekusi beberapa waktu lalu. “Kita minta kepastian rencana itu,” tegas Wali Kota Mataram dua periode itu.
Dia menyebutkan, bahwa pihaknya sendiri jauh-jauh hari telah melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR lewat Deputi yang menangani masalah perumahan. Salah satunya terkait rencana usulan pembangunan Rusunawa nelayan tersebut.
“Kami sampaikan sesuai usulan yang telah disampaikan ke Kementerian PUPR lewat Satker (Satuan Kerja). Kemudian kita diminta kepastian ketersediaan lahan. Maka kita segera menyiapkan lahan itu. Dan, kita telah siapkan di Kelurahan Bintaro,” cerita dia.
Yang jelas kata Ahyar, pembangunan Rusunawa telah diusulkan ke Kementeriam PUPR. kemungkinan usulan itu masih dikaji dan dibahas di internal Kementerian PUPR. Pemkot Mataram hanya bisa menunggu hasil keputusan PUPR terkait kapan Rusunawa nelayan mulai dibangun. “Apakah bisa tahum ini atau tidak. Tapi ada peluang sih dari Kementerian PUPR, ” ungkap Ahyar.
Dia meyakini bahwa Kementerian PUPR akan menepati janji untuk membangun Rusunawa di Kota Mataram. Mengingat, Pemkot Mataram telah membebaskan lahan sesuai permintaan PUPR. “Kalau ada misalnya Rusunawa yang tanahnya belum siap atau apa, bisa saja dialihkan untuk Kota Mataram,” cetus dia.
Dia berharap pemerintah pusat bisa menepati janji untuk membangun Rusunawa. Mengingat keberadaan Rusunawa di Kota Mataram masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena, Rusunawa yang rencananya akan dibangun di Kelurahan Bintato itu adalah salah satu solusi jangka panjang untuk menampung puluhan kepala keluarga (KK) RT 08, Lingkungan Pondok Perasi yang belum memiliki tempat tinggal permanen. Pascadieksekusi dari lahan milik Hj. Ratna Sari Dewi seluas 80 are di kelurahan setempat.
“Karenanya kita menunggu. Kalau ada Rusunawa itu maka segera tentu kita manfaatkan salah satunya bagi masyarakat kita yang kemarin keluar dari tanah di Pondok Perasi. Yang sekarang masih menempati lahan Rusunawa yang ada di situ,” jelas Ahyar.
Sekadar diketahui, bahwa Kementerian PUPR rencananya bakal membangun Rusunawa nelayan di Kota Mataram dengan jumlah tiga twin blok. Sebanyak 174 unit kamar dengan tipe 36. Pemkot Mataram hanya diminta menyiapkan lahan saja. Sampai sekarang, rencana pemerintah pusat itu masih ditunggu oleh Ahyar. “Kami tagih janji saja. Terkadang begitu pemerintah pusat, kita sudah siapkan lahan, tiba-tiba program itu jadi tidak jelas,” ungkap dia. (zak)
