PRAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), M Tauhid mengungkapkan, selama ini pihak PT. ITDC selaku pengembang KEK Mandalika tidak pernah berkoordinasi dengan wakil rakyat di DPRD setempat. Tauhid pun menyayangkan sikap ITDC. Seharusnya sekali anak perusahaan BUMN yang beraktivitas di wilayah Loteng, harusnya tetap berkoordinasi dengan Pemkab dan DPRD.
“Selama ini tidak pernah,” ungkanya, Jumat kemarin ada Radar Mandalika.
Tauhid mengatakan, soal polemic yang terjadi di bawah khususnya masalah lahan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, dia mengaku tak pernah terlibat. “Kami tahu informasi di media, dapat informasi dari pemkab tapi kalau duduk bersama ITDC tidak pernah,” sesalnya.
Sementara itu, soal ada anggota dewan yang berstatement memberikan dorongan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polemic lahan di KEK Mandalika, tidak semudah itu langsung diaminkan. Sekalipun disampaikan anggota dewan dari Dapil Pujut-Pratim.
“Meskiun saya jadi ketua dewan, saya tetap anggota Fraksi Gerindra. Dan sampai saat ini belum ada informasi terkait pansus untuk penyelesaian permasalahan lahan warga di KEK Mandalika,” bebernya.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, pembentukan pansus ini sah saja dan telah diatur dalam tata tertib (Tatib) dan undang-undang. Maka dari itu, jika memang ingin mendorong pembentukan pansus, sebaiknya dipelajari dulu secara mendalam terkait permasalahan di bawah.
“Untuk pergi ke BPK dan Ombudsman saja teman-teman pansus pakai duit pribadi, karena pada saat masa covid seperti ini, semua perjalan dinas dipangkas sejak Februari lalu kita juga tidak pernah melakukan kunker,” ungkap dia.
Tauhid mengimbau kepada pemerintah daerah, agar dapat segera menyelesaikan permasalahan lahan warga dengan adil dan bijaksana. Untuk ITDC selaku pengelola juga musti rutin berkoordinasi dengan pemda dan masyarakat. Terkait dewan sendiri memang sudah ada rencana akan duduk bersama dengan pihak ITDC guna membicarakan terkait permasalahan tersebut.
“Kita sudah ada dorongan dari teman-teman fraksi. Segera akan kita gali informasi terkait apa duduk permasalahan yang ada saat ini, kita kan selama ini tidak dilibatkan,” ungkap dia lagi.
Jadi sekalipun pengembangan menggunakan APBN, setidaknya ITDC harus berkoordinasi dengan tuan rumah. Jadi dewan juga musti tahu apa saja yang akan dilakukan di daerahnya.
“Kita juga dapat informasi terkait perkembangan permasahan di sana hanya lewat teman-teman wartawan, maka dalam waktu dekat kita akan coba ajak ITDC untuk berdiskusi di gedung dewan,” tegasnya.(buy)