PRAYA – Calon Bupati Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Ziadi mengungkapkan, dengan munculnya desakan dari Guru Tidak Tetap (GTT) di Loteng yang menuntut soal kesejahteraan. Bahkan tuntutan ini muncul saat dia masih duduk di bangku pimpinan dewan.
Untuk itu, Ziadi berjanji akan memperjuangkan bahkan memprioritaskan kesejahteraan guru di Loteng. Katanya, setelah pihaknya berhitung, ada sekitar kurang lebih 3.500 GTT yang selalu menuntut kesejahteraan.
“Jadi setelah kami berhitung, maka saya menemukan angka sekitar 18 miliar per tahun untuk diberikan kepada kawan-kawan GTT, dengan angka Rp 500 ribu per GTT,” ungkapnya saat ditemui di kantor DPC Partai Demokrat Loteng, Sabtu lalu.
Ziadi menegaskan, langkah ini nanti sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari sisi kemanusiaan, sebelum daerah mampu mendekati UMR. Sebab ini menjadi substansi yang cukup lama yang selalu disuarakan. Calon Bupati nomor urut 2 ini menerangkan, kemudian soal honorer sekitar 420 orang di Rumah Sakit dan hampir 1.300 yang tersebar di setiap Pustu, Puskesmas dan Polindes. “Kami juga siap mengakomodir kebutuhan untuk di PTT-kan, seperti yang terjadi di Lombok Barat, kalau di Lombok Barat bisa, kenapa di Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa,” sebutnya.
Ziadi juga akan mengupayakan BPJS dan kebutuhan lain akan diperjuangkannya nanti. Baik honorer di RS dan Puskesmas dan GTT. “Saya yakin itu bisa kita laksanakan. Jadi nantinya langsung diambil alih, karena kalau di PTT akn terkait honor non PNS yang ada di keperawatan dan kebidanan, maka hal tersebut tidak akan menjadi beban yang terlalu besar bagi daerah,” yakin Ziadi.
Dia mengaku, sudah konsultasi dengan beberapa postu kesehatan dan sebagainya. Bahwa kalau ingin berpikir rasional itu bisa, GTT ini hanya 18 miliar dibutuhkan, sementara saat ini daerah sangat membutuhkan tenaga guru, kalau dia mogok kerja bagaimana jadinya.“Itulah korelasi dengan yang saya maksudkan,” katanya.
Dirinya melanjutkan, soal dunia pendidikan itu telah dijamin 20 persen dari uang daerah atau Negara. Kalau dihitung bisa mencapai hampir 600 miliar. Selama ini tidak digunakan ke arah yang tepat, maka dari itu dirinya ingin mengelola kembali anggaran tersebut secara ketentuan, saat ini Loteng telah melebihi 20 persen dari total APBD, akan tetapi rincian anggaran untuk pendidikan yang keberpihakannya kepada daerah sangat kecil, karena hampir 95 persen anggaran yang 600 miliar tersebut merupakan anggaran yang terarah dari pemerintahan pusat.(buy)