Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus mendorong peningkatan akses keadilan bagi masyarakat melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung dengan metode podcast bertema “Mendekatkan Akses Keadilan ke Masyarakat melalui Posbankum Desa/Kelurahan”, Kamis (20/8), yang berlangsung di Kantor PLUT KUMKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
Podcast dipandu oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Baiq Sri Hartati, yang mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat fungsi dan manfaat Posbankum. Hadir sebagai narasumber, Kepala Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Agusalim, yang membagikan pengalaman mengenai peran Posbankum dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa, termasuk kemudahan memperoleh informasi dan akses bantuan hukum.
Agusalim menjelaskan bahwa dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan Posbankum. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa Posbankum merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum. “Kami berharap masyarakat tidak lagi ragu untuk datang ke Posbankum ketika menghadapi permasalahan hukum. Pemerintah Desa akan terus mendukung keberadaan Posbankum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Agusalim.
Sementara itu, Paralegal Desa Bara, Kiki Naga Setiawan, menjelaskan pelayanan yang diberikan Posbankum dari sisi paralegal. Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang datang tidak hanya mendapatkan informasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi, tetapi juga diarahkan untuk memperoleh langkah penyelesaian yang sesuai. “Posbankum bukan sekadar tempat untuk datang dan bertanya, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar dan paham hukum. Jadi, jangan ragu untuk datang ke Posbankum ketika membutuhkan informasi atau bantuan terkait persoalan hukum,” ungkap Kiki.
Kegiatan podcast juga menjadi momentum untuk memperkenalkan Posbankum sebagai layanan hukum yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Di akhir kegiatan, host menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Bara dan Paralegal Desa Bara yang hadir langsung dari Kabupaten Dompu, serta kepada PLUT KUMKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yang telah memfasilitasi pelaksanaan podcast. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian momentum Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum, dengan semangat bahwa hukum harus hadir di tengah masyarakat, mudah dipahami, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum merupakan wujud nyata upaya Kementerian Hukum dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki akses yang mudah terhadap informasi dan bantuan hukum sejak persoalan hukum mulai muncul. Sementara itu, Podcast tersebut akan tayang di kanal YouTube Kanwil Kemenkum NTB sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat.(red)