Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar Upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Rabu (19/8). Upacara yang mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak” tersebut diikuti oleh seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum NTB serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, mitra kerja, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan upacara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-81 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Upacara berlangsung khidmat dengan diawali pembacaan Sejarah Singkat Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga. Bertindak sebagai Perwira Upacara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, memimpin jalannya upacara sebagai Inspektur Upacara. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kebangsaan, integritas, serta komitmen pengabdian Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Mengawali pembacaan amanat Menteri Hukum Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Kementerian Hukum dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam sambutan Menteri Hukum Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kakanwil, disampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman bukan sekadar mengenang perjalanan panjang institusi, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali orientasi pelayanan kepada masyarakat. Menteri Hukum menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Kementerian Hukum bukan hanya banyaknya regulasi atau program yang dihasilkan, melainkan sejauh mana kehadiran negara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak dokumen yang kita hasilkan. Masyarakat akan mengingat apakah ketika mereka membutuhkan negara, kita hadir atau tidak. Dan saya ingin jawabannya selalu: Kementerian Hukum hadir. Hadir memberikan kepastian. Hadir memberikan perlindungan. Dan PASTI Ada Solusi,” demikian kutipan sambutan Menteri Hukum yang dibacakan pada upacara tersebut.
Lebih lanjut, Menteri Hukum mengajak seluruh insan Pengayoman untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat transformasi kelembagaan guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses masyarakat. Peran Kantor Wilayah juga ditekankan agar semakin kuat sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah, tidak hanya sebagai penghubung kebijakan pusat, tetapi juga sebagai penyelesai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat di wilayah.
Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berdampak nyata. Melalui semangat pengayoman, Kanwil Kementerian Hukum NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.(red)