LOBAR—Momen Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81 diharapkan menjadi bahan evaluasi penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Winengan, menyoroti ketimpangan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kepemilikan dapur MBG yang banyak dimiliki para wakil rakyat dan kepala daerah. Meski Winengan menganggap program Presiden itu bagus untuk mencerdaskan anak bangsa, penerapan di lapangan belum dianggap maksimal.
“Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi keberadaan MBG. MBG ini bagus untuk mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi yang paling penting perlu dievaluasi terutama penataan jumlah (SPPG) dan menu,” ujar Winengan kepada awak media, Minggu (9/8).
Jumlah SPPG di Indonesia, khususnya di NTB, dinilai Winengan sudah melebihi kapasitas target setiap wilayah. Pertumbuhan yang melaju pesat menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan pengusaha dapur MBG, terutama dari sisi menu makanan. Alhasil, banyak menu MBG ditemukan di sejumlah tempat tidak dimakan oleh siswanya. Bahkan, akhirnya berakhir menjadi makanan ternak.
“Ini mubazir, banyak yang tidak dimakan,” sesalnya.
Pengajuan izin dapur MBG terus berdatangan. Ia menyarankan untuk melakukan evaluasi secara lebih ketat menyesuaikan kebutuhan wilayah, hingga tidak mengeluarkan izin baru bagi kecamatan yang sudah memiliki over dapur SPPG.
“Dapur MBG yang sedang mengajukan izin tidak perlu dikasih izin. Kemudian, MBG yang kelebihan di masing-masing kecamatan ditutup separuhnya, sehingga terjadi persaingan yang bagus untuk menunya,” saran pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB itu.
Tidak hanya itu, sorotan tajam juga ditujukan kepada kepemilikan SPPG. SPPG bukan hanya dimiliki oleh pengusaha, melainkan disinyalir juga dimiliki oleh anggota DPR hingga kepala daerah. Menurutnya, SPPG tersebut seharusnya ditutup karena dari sisi pengawasan akan sulit dilakukan.
“Misalnya kalau ada bupati yang punya dapur MBG, kalau ada masalah mau lapor ke mana? Sedangkan bupatinya punya (dapur) MBG dan pasti akan subjektif dalam menilainya,” ucapnya.
Program MBG ini dirasakannya akan jauh lebih bermanfaat untuk kawasan daerah terpencil dan terjauh seperti perbukitan atau kepulauan luar. Sebab, jika melihat tren di kota selama pelaksanaan MBG, banyak makanan yang tidak termakan. Justru ia menilai program itu akan lebih efektif ketika setiap siswa diberikan anggaran setiap hari melalui rekening pribadi, sehingga orang tua yang memasaknya.
“Sekali lagi, sekiranya Bapak Presiden melalui Kepala BGN yang baru dapat mengevaluasi program ini,” pungkasnya. (Win)