Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti kegiatan BSK Policy Talks secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Pokja BSK dan Analis Kebijakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih berkualitas.
Kegiatan dibuka dengan penekanan pentingnya peran strategis Analis Kebijakan dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa kebijakan publik harus disusun secara adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab persoalan nyata di lapangan melalui rekomendasi yang tepat sasaran.
Pada sesi pemaparan materi pertama, Farah Annisa Harahap selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum menekankan pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga menyampaikan, “Peran analis kebijakan menjadi krusial sebagai penghubung antara data, analisis, dan kebutuhan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat.”
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang objektif, akurat, dan mutakhir menjadi dasar utama dalam menghasilkan analisis yang tepat, sehingga rekomendasi kebijakan yang disusun dapat memberikan dampak nyata bagi penyelesaian permasalahan publik. Selain itu, forum komunikasi kebijakan juga dinilai penting dalam memperkuat kapasitas dan sinergi antar pemangku kepentingan.
Materi kedua yang disampaikan menyoroti pentingnya policy brief yang ringkas, komunikatif, serta berbasis bukti, dengan struktur yang jelas mulai dari perumusan masalah hingga rekomendasi kebijakan. Penyajian yang tepat dinilai sangat menentukan efektivitas penyampaian pesan kepada pengambil kebijakan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif antara narasumber dan peserta, yang menunjukkan antusiasme dalam penguatan kapasitas analisis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas Analis Kebijakan melalui forum seperti Policy Talks menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan yang berbasis data, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(red)