Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Konsolidasi terhadap tiga kementerian teknis dalam lingkupnya dengan tema “Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel”, Senin (8/6/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum secara daring.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan komitmen pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas di seluruh lini organisasi. Konsolidasi ini dihadiri oleh pimpinan tinggi dari tiga kementerian serta seluruh jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Kumham Imipas menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama pelayanan publik. Ia menyampaikan, “Integritas merupakan tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui kinerja profesional, dukungan terhadap penegakan hukum, akuntabilitas atas setiap tindakan, serta penerapan etika dan profesionalisme dalam pelayanan.”
Lebih lanjut, Menko Yusril menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan melalui layanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan praktik penyimpangan seperti percaloan dan penyalahgunaan wewenang, serta penguatan sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar.
Selain itu, agenda perbaikan organisasi diarahkan pada peningkatan akses layanan yang lebih mudah, keterbukaan informasi publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Kegiatan konsolidasi ini menjadi penguatan komitmen bersama seluruh aparatur untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja. Seluruh peserta diingatkan untuk konsisten menghadirkan pelayanan yang adil, jujur, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan bahwa konsolidasi ini menjadi penguatan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemenkum NTB.(red)