LOBAR—Ketua Satgas Makanan Gizi Gratis (MBG) Lombok Barat (Lobar), H. Saeful Ahkam, mengaku belum menerima laporan adanya isu jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terjadi di Lobar. Hal ini menyusul terkuaknya kasus penipuan jual beli titik SPPG yang terjadi di salah satu kabupaten di NTB.
Minimnya pelibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program MBG ini menjadi alasan mengapa pihaknya sampai saat ini belum mengetahui ada atau tidaknya praktik itu terjadi di Lobar.
“Sama sekali kami tidak tahu, apakah itu jual beli atau apa itu, saya juga tidak tahu,” ungkap Ahkam saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/6).
Kabar simpang siur dugaan praktik itu memang sempat terdengar di telinganya. Bahkan sempat menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pasca-kejadian yang terungkap di salah satu kabupaten di NTB.
“Ada kami dapat informasi tetapi sumir (tidak jelas),” bebernya.
Dugaan praktik jual beli ini dinilai mencapai angka ratusan juta per titik. Hanya saja, Ahkam kembali menjelaskan Pemda sama sekali tidak tahu isu itu. Sebab, Pemda sangat minim dilibatkan dalam pelaksanaan MBG tersebut, sehingga berbagai informasi sangat dibatasi diterima pihak Pemda.
“Memang keterlibatan kita di kabupaten/kota maupun di provinsi dibatasi aksesnya. Untuk akses informasi dan sebagainya agak sulit, bahkan terakhir ada surat dari regional bahwa untuk penjelasan informasi apa pun harus melalui mereka,” bebernya.
Tak ditampik oleh Ahkam, banyak harapan masyarakat yang didengar pihaknya agar ada pembenahan program ini setelah transisi penggantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pemda pun menyambut hal itu dengan meyakini akan ada perbaikan untuk keberlanjutan program presiden tersebut.
Bahkan kini pemerintah sangat fokus pada pemenuhan layanan MBG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta bagi ibu mengandung, menyusui, dan balita (3B).
“Itu menjadi komitmen yang disampaikan secara terbuka oleh Ibu Nanik S. Deyang. Bahkan Bu Nanik ini pernah datang memastikan beberapa daerah masuk (kategori) 3T,” ucapnya.
Mengenai hal itu, sejauh ini Lobar sudah mengusulkan 11 titik kawasan 3T di Lobar, salah satunya di kawasan Gili Gede, Sekotong. Syukurnya, di luar usulan Pemda itu ada pihak SPPG yang tetap membangun di kawasan terpencil lainnya.
“Alhamdulillah walaupun baru persiapan proses bangun,” imbuhnya.
Ahkam memastikan sejauh ini tidak ada SPPG yang belum menerima pencairan anggaran program MBG pasca-penggantian Kepala BGN. Hanya saja ada satu SPPG di kawasan Gunungsari yang statusnya sempat suspend dan belum sempat menyebarluaskan makanan MBG.
“Nah, kita membantu untuk sifatnya administratif, karena minimal 1.200 penerima manfaat MBG yang tidak terlayani karena suspend,” pungkasnya.(win)