Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan Policy Talks bertema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara daring pada Senin (8/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga, Tim Pokja BSK, serta para Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan jejaring analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut dibuka dengan penegasan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis data. Dalam kesempatan tersebut, Widhi Novianto selaku Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara menyampaikan bahwa, “Analisis kebijakan merupakan peninjauan atas sebuah rencana kebijakan (ex ante) atau atas sebuah hasil kebijakan (ex post) yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah untuk mendefinisikan masalah, membangun tujuan, hingga menyusun alternatif dan evaluasi kebijakan.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran penting dalam seluruh siklus kebijakan publik.
Lebih lanjut, Widhi Novianto juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis bukti dalam setiap proses perumusan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan publik akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan data empiris, hasil penelitian, serta evaluasi program, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata didasarkan pada intuisi maupun tekanan sesaat.
Selain materi pengantar analisis kebijakan, kegiatan ini juga menyoroti penguatan kemampuan penyusunan policy brief sebagai instrumen komunikasi kebijakan yang ringkas dan strategis. Policy brief dipahami sebagai dokumen yang menyajikan isu kebijakan secara sistematis, disertai alternatif solusi serta rekomendasi yang ditujukan kepada pengambil keputusan agar dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas dalam mengidentifikasi masalah kebijakan, menyusun alternatif solusi, serta merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti. Penguatan ini menjadi penting dalam mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya analis kebijakan, agar mampu berperan aktif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mendukung arah kebijakan nasional.(red)