MATARAM – Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim menilai sikap tegas Pemerintah Provinsi NTB yang menolak proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani harus dipahami sebagai keputusan yang telah melalui kajian mendalam.
Menurutnya, polemik proyek tersebut tidak bisa hanya dilihat dari isu kesakralan Gunung Rinjani semata, tetapi harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat NTB, khususnya warga di sekitar kawasan wisata.
“Harus dilihat secara komprehensif, apa plus minus proyek ini. Apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat lingkar kawasan, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” ujar politisi Nasdem itu, Kamis (07/05).
Ia mengatakan, prinsip utama DPRD adalah memastikan setiap proyek investasi benar-benar memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika manfaatnya tidak jelas atau justru menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan, maka proyek tersebut patut ditinjau kembali.
“Kalau proyek ini berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak ada dampaknya, ya harus ditinjau kembali,” katanya.
Terkait alasan kesakralan Gunung Rinjani, ia menilai hal tersebut relatif dan bukan persoalan utama. Namun ia menekankan pentingnya melihat dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk potensi hilangnya mata pencaharian porter dan pelaku wisata lokal.
Menurutnya, sejak awal isu pembangunan kereta gantung bergulir, penolakan keras juga datang dari kalangan porter yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian di Gunung Rinjani.
“Porter ini setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut barang pendaki. Ketika ada kereta gantung, pekerjaan mereka juga terancam hilang,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan sejauh mana multiplier effect proyek tersebut benar-benar akan dirasakan masyarakat NTB. Jangan sampai, kata dia, lahan dan potensi wisata daerah hanya dieksploitasi sementara keuntungan besar justru dibawa keluar daerah bahkan ke luar negeri oleh investor asing.
“Jangan sampai daerah kita hanya dieksploitasi, sementara hasilnya dibawa keluar oleh pengusaha luar. Apalagi ini investornya dari luar negeri. Kita jangan sampai hanya dapat ampas-ampasnya saja,” katanya.
Ia menyebut masyarakat kemungkinan hanya memperoleh pendapatan dari sisi pajak dan retribusi, sementara keuntungan utama dinikmati investor.
Meski demikian, Lalu Arif tetap menghormati keputusan Pemprov NTB. Ia meyakini langkah penolakan yang diambil pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Pemerintah tentu punya hitung-hitungan plus minusnya. Kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa dipaksakan. Kita bekerja untuk rakyat NTB,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa wacana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani bukan isu baru karena telah bergulir selama belasan tahun. Karena itu, menurutnya, keputusan pemerintah saat ini kemungkinan besar didasarkan pada kajian yang mendalam terhadap dampak jangka panjang proyek tersebut bagi NTB. (jho)