Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) kembali mengikuti Rapat Koordinasi hari ke-4 terkait Penguatan dan Implementasi Seluruh Aspek Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (23/4). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, jajaran pelaksana pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta dihadiri oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia dan perwakilan Kementerian PANRB.
Dalam pemaparannya, Asisten Deputi Pengembangan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Swasti Kirana Putri, menegaskan bahwa pembinaan inovasi pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam mengubah citra birokrasi yang selama ini dianggap lambat dan berbelit menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik karena mampu melampaui ekspektasi masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
“Inovasi tidak harus selalu baru, namun dapat berupa adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang terpenting adalah adanya nilai kebaruan bagi pengguna, efektivitas, serta dampak terhadap kualitas layanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Swasti Kirana Putri menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi tidak semata diukur dari jumlah inovasi yang dihasilkan, melainkan dari dampak nyata yang ditimbulkan terhadap perbaikan layanan. Ia menambahkan bahwa keselarasan antara permasalahan, tujuan, dan hasil inovasi menjadi indikator utama dalam penilaian. Bahkan, keberlanjutan inovasi direncanakan akan dinilai hingga tiga tahun ke depan.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa inovasi tidak harus berbasis digital, melainkan dapat berupa program atau terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan kelembagaan, anggaran, peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan inovasi.
Pada sesi tanya jawab, perwakilan Ditjen AHU menanyakan indikator keberhasilan inovasi dan strategi skalasi inovasi di tingkat organisasi maupun nasional. Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa saat ini sistem penghargaan bagi inovator di tingkat kementerian masih terus disempurnakan. Salah satu bentuk apresiasi yang tengah didorong adalah usulan kenaikan pangkat melalui mekanisme KPLB, sebagai motivasi bagi pegawai untuk terus berinovasi.
Pertanyaan lain terkait kepastian pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) juga disampaikan peserta. Narasumber menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian pelaksanaan KIPP tahun berjalan, seiring rencana perubahan skema menjadi dua tahunan. KIPP terakhir dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga kemungkinan besar akan kembali digelar pada tahun 2027. Meski demikian, seluruh instansi diimbau untuk tetap melakukan persiapan internal melalui penjaringan dan pengembangan inovasi.
Rapat koordinasi hari ke-4 ini berlangsung dengan lancar dan diikuti secara aktif oleh seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pentingnya inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada dampak, keberlanjutan, serta kemampuan menjawab permasalahan secara tepat.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(red)