MATARAM – Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menjadi pusat gerakan perlindungan kemanusiaan di Nusa Tenggara Barat. Bertempat di Auditorium Kampus 2 UIN Mataram, Rektor Prof Masnun Tahir memimpin langsung pembacaan Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diikuti oleh sedikitnya 700 peserta, Sabtu (18/04).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Seminar Nasional dan Temu Alumni IAIN/IKASUKA Sunan Kalijaga Jogjakarta yang mengusung tema besar kampanye antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Acara ini semakin istimewa dengan kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi.
Tepat pukul 00.32 WITA, suasana Auditorium berubah menjadi khidmat sekaligus penuh semangat saat Prof. Masnun Tahir berdiri di atas podium. Sebagai figur sentral yang menjabat sebagai Rektor UIN Mataram, Sekretaris Alumni IKASUKA, sekaligus Ketua PWNU NTB, beliau memandu seluruh mahasiswa, dosen, dan pengurus Muslimat NU dalam mengikrarkan empat poin penting komitmen perlindungan.
Prof Masnun memimpin Deklarasi Anti Kekerasan yang isinya:
• Kami menolak!!! Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak!
• Kami berjanji!!! Melindungi perempuan dan anak di sekitar kami!
• Kami bergerak!!! Mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah!
• Kami percaya!!! Perempuan dan anak berhak hidup tanpa rasa takut!
“Deklarasi ini bukan sekadar kata-kata, melainkan janji moral kita semua untuk menjadikan kampus dan lingkungan sosial sebagai ruang aman bagi kelompok rentan,” tegas Prof Masnun dalam sambutannya.
Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dan sivitas akademika dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Dirinya menegaskan bahwa konstitusi telah menjamin persamaan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.
“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk perempuan dan anak. Ini menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Arifah menyampaikan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari populasi Indonesia, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Perempuan dan anak memiliki posisi yang sangat penting dalam melahirkan generasi berkualitas. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan,” ungkapnya.
Arifat memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.
Dirinya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak.
“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat, yang mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Umi Dinda sapaanya tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan beralih pada aksi nyata.
“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama.
Umi Dinda menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA memberikan makna mendalam bagi perjuangan pemerintah daerah dan seluruh perempuan NTB dalam memerangi kekerasan.
“Secara khusus, kehadiran Ibu Menteri memberikan arti yang sangat mendalam bagi perjuangan kami. Ini menjadi penguat semangat bagi seluruh perempuan NTB untuk terus bergerak melawan kekerasan,” pungkasnya. (jho)