LOBAR—Kerusakan infrastruktur terjadi akibat dampak bencana alam yang terjadi beberapa hari lalu. Cuaca ekstrem di wilayah Lombok Barat (Lobar) dalam beberapa hari terakhir memicu banjir dan luapan sungai, bahkan melumpuhkan akses transportasi utama di sejumlah titik strategis.
Kerusakan yang terjadi di lapangan mengkhawatirkan karena berdampak pada perekonomian warga setempat. Di wilayah Sekotong Tengah misalnya, sebuah jembatan dilaporkan putus total setelah tidak mampu menahan terjangan arus sungai yang meluap dengan debit air yang sangat besar. Putusnya jembatan ini menjadi kendala serius bagi mobilitas warga yang sangat bergantung pada akses tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Dampak serupa juga dialami oleh warga di Desa Buwun Mas. Di lokasi tersebut, terdapat titik jalan yang terputus sehingga mengakibatkan sebagian aktivitas warga di wilayah selatan menjadi terisolasi. Tidak hanya menyasar wilayah selatan, kerusakan infrastruktur juga merambat ke Kecamatan Gerung, tepatnya di wilayah Tempos. Di daerah ini, jalan utama dilaporkan ambrol dan menciptakan lubang menganga yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, kerusakan di Tempos berpotensi memutus total arus distribusi logistik ke wilayah tersebut.
Melihat situasi yang semakin mendesak, Komisi III DPRD Lobar memetakan sejumlah titik vital yang memerlukan penanganan segera. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Pemda Lobar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dapat bergerak cepat mencari solusi, baik yang bersifat darurat maupun permanen.
Sekretaris Komisi III DPRD Lobar, Hj. Robiatul Khairiyah, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
“InshaAllah, Komisi III akan segera menggelar rapat dengan leading sektor terkait untuk membahas secara mendalam dampak dan penanganan banjir ini,” ujar Hj. Robiatul Khairiyah saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (25/2).
Pemanggilan OPD tersebut bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya memastikan kualitas ketahanan infrastruktur di masa depan. Menurutnya, pemerintah harus memiliki perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim penghujan tiba dengan intensitas tinggi.
Mengingat prakiraan cuaca ekstrem yang masih menghantui wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat, kecepatan penanganan menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak yang lebih luas. Komisi III secara khusus mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera melakukan normalisasi di titik-titik kerusakan yang ada.
“Mengingat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi, langkah-langkah preventif dan perbaikan darurat menjadi prioritas utama yang akan kami dorong dalam rapat mendatang,” tegas Hj. Robiatul Khairiyah, politisi asal Narmada itu.
Kini, masyarakat di wilayah terdampak menaruh harapan besar pada hasil rapat koordinasi antara dewan dan pemerintah daerah. Penanganan yang cepat, tepat, dan terukur sangat dinantikan agar akses transportasi kembali pulih sepenuhnya. Dengan pulihnya infrastruktur, diharapkan roda ekonomi dan mobilitas sosial warga yang terdampak bencana dapat segera kembali normal. (win)