LOBAR– Event Perang Topat tak masuk di Karisma Event Nasional (KEN) Kementerian Pariwisata tahun 2026. Hal ini membuat Bupati Lombok Barat (Lobar)H Lalu Ahmad Zaini (LAZ) Kaget. Meski sudah tiga kali mendapat penghargaan KEN dari Kementerian Pariwisata, tak menjamin event itu tetap masuk program nasional tersebut. Justru empat event NTB berhasil lolos antara lain Festival Rimpu Mantika (Kota Bima), Alunan Budaya Desa Pringgasela (Lombok Timur), Gili Festival dan Maulud Adat Bayan (Lombok Utara).
Absennya event sarat toleransi dari KEN 2026 membuat Bupati LAZ kecewa. Orang nomor satu itu siap mengambil langkah evaluasi atas hal itu. Lantaran kegagalan Perang Topat teridentifikasi pada tahap wawancara dan verifikasi teknis.
“Kita harus mengakui bahwa setiap detail dalam proses kurasi memiliki bobot yang menentukan. Kegagalan meyakinkan panelis pada fase krusial ini menjadi pelajaran berharga. Saya akan memanggil Dinas Pariwisata untuk menanyakan langsung siapa yang diwawancarai dan apa kendala sebenarnya di lapangan,” tegas Bupati LAZ, Rabu (28/1).
Masalah pengelolaan sampah di lokasi acara juga menjadi rapot merah penilaian Tim Penilai Kemenpar. Sebab standar keberlanjutan (sustainability) yang ketat diterapkan. Di mana manajemen limbah yang buruk dapat langsung menggugurkan penilaian event nasional. Kekecewaan Bupati Lobar LAZ atas kondisi itu membuatnya menerapkan kebijakan berbasis kinerja. Kontrak kinerja yang sangat detail bagi para pejabat terkait itu akan diterapkan. Kontrak ini tidak lagi bersifat umum, melainkan mencakup target spesifik seperti jumlah kunjungan wisatawan hingga durasi lama tinggal (length of stay) wisatawan di Lobar.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh individu yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap target daerah. “Tidak ada beban lain bagi para pejabat selain bekerja dengan baik. Kinerja akan menjadi tolak ukur utama dalam mempertahankan jabatan. Jika target tidak tercapai dalam evaluasi rutin setiap enam bulan, maka akan menjadi dasar evaluasi jabatan mereka ke depannya,” tambah Bupati.
Tak sampai itu, kontrak kinerja ini nantinya akan dibuka secara transparan agar publik dan media dapat ikut mengawasi pencapaian target tersebut. Bupati menekankan pentingnya sinergi dan menginstruksikan jajarannya untuk berhenti bekerja secara sektoral. “Kita evaluasi total mana kriteria yang tidak terpenuhi. Pengalaman pernah mendapat penghargaan membuktikan kita mampu, maka tahun depan kita harus kembali dengan performa yang jauh lebih profesional, baik secara teknis maupun substansi,” pungkasnya.(win)