MATARAM – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB tertunda empat kali. Terakhir jadwal Musda partai beringin itu akan berlangsung tanggal 22 Juli di Kuta. Namun lagi tidak bisa berjalan sesuai jadwal. Bahkan sampai saat ini DPP belum memberikan jawaban kapan bisa ditentukan Musda untuk NTB.
“Tanggal 22 Juli itu kita usulkan Musda, namun sampai saat ini belum ada jawaban DPP lagi,” ungkap Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Ahmad Puaddi FT di Mataram, kemarin.
Puaddi mengatakan, sampai saat ini panitia tentu masih menunggu penjadwalan dari DPP. Yang jelas, status panitia Musda masih tetap, sampai ada jadwal DPP. SK pembentukan panitia masih berlaku. Dirinya tetap mengacu ke surat instruksi nomor 02/Golkar/VI/2020, tentang instruksi merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Provinsi.
“DPD diperintahkan oleh DPP untuk segera rapat pengusulan jadwal Musda. Hal itu sudah dilakukan, namun belum ada penjadwalan dari DPP,” bebernya lagi.
Pendundaan Musda tersebut diakuinya banyak mengeluarkan anggaran seperti, DP untuk pembayaran segala hal. Namun panitia tidak bisa berbuat apa-apa. Panitia dan DPD I harus tunduk kepada perintah DPP.
“Itu konsekwensi. Anggaran keluar untuk DP dan lainnya. Kita sudah berikan tetapi tetap manut kepada DPP. Apapun perintah partai perintah DPP kami harus laksanakan,” ujarnya.
Ditanya calon yang sudah mendaftar, Puaddi mengaku pendaftaran sepenuhnya urusan Steering Comitee (SC), Organisation Comitee (OC), lanjutnya hanya menyiapkan persiapan Musda saja.
Disinggung terkait jabatan H Moh Suhaili FT? Ditegaskan Puaddi, berdasarkan SK sebelumnya, jabatan Suhaili FT sebagai Ketua DPD Golkar NTB sampai tahun 2021.
“Kalau mengacu SK,” tegas Puaddi.(jho)