Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris Pengganti Kota Mataram, serta Pejabat Nonmanajerial pada Senin (8/12) di Aula Kanwil.
Pelantikan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan hukum di Provinsi NTB. Para PPNS dari Satpol PP Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat resmi diambil sumpah jabatannya, sebagai wujud amanah negara untuk meningkatkan profesionalitas dalam penegakan Perda dan menjaga ketertiban umum. Pelantikan ini menegaskan bahwa peran PPNS sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Kanwil Kemenkum NTB juga melantik Notaris Pengganti untuk wilayah Kota Mataram, yang berfungsi memastikan keberlanjutan pelayanan kenotariatan ketika notaris definitif menjalankan cuti atau berhalangan. Kehadiran Notaris Pengganti diharapkan dapat menjaga kelancaran layanan, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan setiap akta yang dibuat tetap memenuhi asas profesionalitas serta akuntabilitas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menekankan pentingnya integritas dan komitmen bagi seluruh pejabat yang dilantik. “Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan komitmen untuk menjalankan amanah negara dengan penuh tanggung jawab. Setiap jabatan membawa konsekuensi moral dan hukum, sehingga saya berharap Saudara-saudara menjaga profesionalitas, integritas, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Beliau juga memberikan pesan khusus kepada Penyuluh Hukum yang naik jenjang menjadi Ahli Madya. “Penyuluh Hukum memiliki peran vital dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan naiknya jenjang Saudara menjadi Ahli Madya, maka tuntutan profesionalitas, inovasi, dan kemampuan adaptasi semakin besar. Gunakan kompetensi ini untuk menghadirkan penyuluhan hukum yang lebih efektif, kreatif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Milawati.
Melalui pelantikan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas layanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Momentum tersebut menjadi awal untuk memperkuat kinerja, membangun integritas, dan mewujudkan pelayanan hukum yang semakin profesional dan terpercaya di Provinsi NTB. (*)