PRAYA— Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid sepakat anggaran Pilkaa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau virus korona.
M Tauhid mengaku, jika Pilkada memang benar ditunda, pihaknya setuju anggaran yang digelontorkan sebelumnya dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Ya kalau ditunda kita akan alihkan anggaran tersebut. Nanti kita bisa anggarkan kembali. Penanganan wabah virus Corona lebih penting,” katanya usai melaksanakan rapat evaluasi di Pendopo Bupati Loteng, kemarin.
Ia menyatakan, pihaknya tidak tahu pasti berapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pilkada tersebut. Namun, perkiraannya jumlahnya mencapai Rp 30 miliar lebih. Dengan anggaran tersebut, akan sangat cukup untuk penanganan virus yang sekarang menjadi antensi pemerintah ini.
“Ini sungguh mendesak. Kalau memang Pilkada sudah final ditunda, saya sangat setuju kepala daerah untuk melakukan realokasi dana untuk penanganan wabah membahayakan itu,” ungkapnya.
Politisi Gerindra itu menegaskan, dalam mengalokasikan anggaran Pilkada itu nantinya untuk penanganan Covid-19, tentu pihaknya meminta pada pemerintah pusat untuk mempersiapkan aturannya, terkait penundaan pelaksanaan Pilkada 2020.
“Pemerintah perlu untuk segera siapkan payung hukum baru untuk mengatasi penundaan Pilkada serentak 2020,” jelasnya.
Selian itu, dalam penanganan virus ini, pihaknya menekankan agar Pemkab melibatkan semua unsur DPRD yang ada. Mereka pastinya ingin sekali memberikan saran atau lainnya dalam penanganan wabah itu.
“Kami minta Pemkab juga libatkan semua unsur DPRD Loteng,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Loteng, H Moh. Suhaili FT menyatakan, pihaknya sudah siap merelokasi anggaran Pilkada itu untuk penanganan pencegahan Covid-19. Namun, itu bisa dilakukan jika memang pelaksanaan Pilkada akan ditunda sesuai dengan isu yang berkembang belakangan ini.
“Jadi tidak ada masalah kalau memang Pilkada ditunda. Kita akan pergunakaan anggaran tersebut untuk penanganan virus ini,” ungkapnya.
Ia mengaku, pada intinya dalam penanganan virus ini, semua pihak harus bekerjasama. Baik dari pemerintah derah hingga hingga pemerintah desa setempat. Ini penting dilakukan untuk melakukan pecegahan penyebarannya.
“Kita semua harus bergerak. Bahkan kami minta agar kades maupun kadus agar bertanggung jawab atas wilayahnya masing —masing,” ucapnya. (jay)