MATARAM – Anggota DPRD NTB tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Zulkiflimansyah yang akan memberikan mudik lokal di NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar meminta Pemprov jangan terlalu banyak menerjemahkan kata kata Mudik dengan yang tidak tidak. Jika memang Mudik itu dilarang oleh presiden maka semua gubernur harus menjalankan kebijakan pusat tersebut.
“Gubernur jangan lagi terjamahkan lain lain. Apa yang diputuskan presiden itu harus diikuti gubernur,” pinta Hazmi Hamzar terpisah.
Politisi PPP itu menegaskan jika dalam dua kebijakan berbeda maka yang harus diikuti aturan yang lebih atas.
“Kita satu bahasa. Jangan rancau. Masyarakat jadi bingung. Aturan diatas tidak bisa dikalahkan oleh aturan bawah,” ulasnya.
Menurutnya yang menjadi persoalan di Mudik itu adanya kerumunan, aktivitas membaur satu sama lain. Jangan sampai ini menjadi salah satu tempat penularan Covid-19.
“Saya berharap masyarakat bersabar ikuti aturan itu,” harapnya.
Sementara, Presiden RI, Joko Widodo meminta semua gubernur agar melarang kegiatan mudik. Hal ini berbeda dengan sikap yang diambil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah belum lama ini membolehkan masyarakat yang ingin menyalurkan hasrat kerinduannya salat idul Fitri alias berlebaran bersama keluarga. Seperti apakah kebijakan di daerah itu?
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi Radar Mandalika terlihat kebingungan. Namun diakuinya Pemprov tidak ingin bertolak belakang dengan kebijakan pusat.
“Kontek Pak gubernur ngomong itu waktu ada ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan (ke NTB. Ini (mudik) ke KLU, daerah lain, domestik,” kelit Sekda di Mataram kemarin.
Sekda mengatakan konsep besar yang hendak diterapkan pemerintah bagaimana Prokes Covid-19 bisa berjalan baik. Bahkan dari 3 M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Memakai Masker) yang diterapkan sebelummya kina bertambah menjadi 5 M. Dua M lainnya mengurangi mobilitas dan Menjauhi kerumunan.
“Itu yang diminta komitmennya (oleh pusat). 3M sudah jalan kita walau perlu dimaksimalkan,” terangnya.
Sekda mengatakan pemerintah tidak ingin jangan sampai terjadi sunami Covid-19 seperti yang terjadi di India. Dimana dalam hitungan satu menit satu orang yang meninggal dunia. Mereka terlalu cepat bergembira merayakan keberhasilan mereka mengatasi Covid-19 di Oktober- November tahun lalu. Akhirnya India abai dengan Prokes yang menyebabkan terjadinya sunami Covid-19.
“Harapannya konsep besar (tadi). (Daerah) satu narasi Presiden dilarang mudik. Pak gubernur tidak berhadapan melawan itu. Kontek (boleh mudik) itu kan lokal,” terang Sekda terlihat kebingungan.
Sekda pun mencontohkan aktivitas kerja pegawai Jakarta-Bogor lalu lalang setiap hari. Justru aktivitas mereka lebih intens sehingga dilihatnya tidak berlaku pemberlakuan Mudik tersebut.
“Saya ke Puyung (Loteng) setiap hari. Dalam kontek itu (nggak apa apa),” ucapnya.
Untuk itu Sekda memahami larangan Mudik presiden itu jika itu terjadi antar provinsi. Bahkan bilamana ada pegawai di NTB yang ingin Mudik ke Jawa Pemprov memastikan tidak akan memberikan izin.
“Kita ikuti (aturan presiden). Pegawai tidak boleh mudik ia kita larang. Pegawai diminta tidak mudik. Meski mereka pulang, disana ndak diterima juga,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan Lombok – Sumbawa? Sekda belum memberikan kepastian. Sekda masih menunggu kebijakan operasional pelabuhan dari Kementerian Perhubungan. Mengingat semua pelabuhan dibawah kendali ASDP Kemenhub.
“(Lombok Sumbawa?) Kita ndak tahu kebijakan pelabuhan oleh Menhub ditutup atau tidak. Kalau ditutup terus mau diapakan.
Itu besok ya kita cermati dari perhubungan (Kementerian),” ulasnya.
Kebijakan membolehkan mudik tentatif? sekda justru mengatakan Pemrov tetap akan Ikuti aturan pusat. Pegawai Mudik ke Jawa tetap tidak akan dibolehkan.
“Tetap kita ikuti aturan ke Jawa kita nggak kasih,” ucapnya.
Beberapa pengalaman di tahun tahun sebelumnya negara hadir menyiapkan berbagai selebarasi kelancaran lebaran namun sejak Covid-19 saat ini, semua moda transportasi tersebut kini ditutup.
“Kapal kereta Api, itu yang tidak ada sekarang,” terangnya.
Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Junaidi Kasum menerangkan hasil rapat yang diikutinya yang berlangsung di Dinas Perhubungan sampai saat ini masih dibolehkan akses mobilitas dari Lombok ke Sumbawa. Bahkan dari armada Bus sendiri disiapkan ada 50 armada dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nantinya pemudik akan tetap mengikuti Raid test yang bisa dilakukan dimana saja termasuk di pelabuhan. Namun sampai hari ini (kemarin) masih bisa tanpa dilakukan Rapid Tes.
“Tadi ada di Dishub, UPTDTterminal, Sahbandar Lembar – Kayangan dan seluruh moda transportasi dihadiri oleh seluruhnya jadi se NTB tadi rapatnya,” terang Junaidi Kasum ditemui terpisah.
Untuk diketahui tanggal Mudik itu akan berlangsung di tanggal 6 sampai 17 Mei.
“InsyaAllah akan ada Surat Edaran pak gubernur tentang itu (mudik) khusus Lombok- Sumbawa akan berjalan seperti yang dikatakan sebelummya, rindu biarkan mengalir (boleh mudik),” terang JK sapaannya.
Untuk itu dari pihak armada tranportasi darat, pihaknya tengah mempersiapkan segalanya terutama bagaimana semua bus itu dapat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik.
“Nanti masker hand sanitizer juga disiapkan oleh bus bagi yang tidak bawa,” katanya.
“Kita (Organda) konsen kepada Prokes tanggal 6 sampai 17 Mei. Khsusus Pulau Lombok dan Sumbawa. Sediakalanya penyebarangan seperti biasa. Seperti yang dari Surabaya menuju Madura. Tinggal kita atur, ukur kepadatannya (dihindari),” ungkapnya.(jho)