MATARAM – Hutan gundul sampai dengan saat ini belum ada solusi. Pemerintah NTB nyaris habis akal untuk mengatasinya. Parahnya lagi, 80 persen hutan gundul di Pulau Sumbawa. Dan 20 persen di Pulau Lombok.
Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mulai kehabisan akal menghadapi warga di sana. pemerintah mengaku berat menghadapi warga untuk bisa sadar menjaga kondisi hutan dan meminimalisir penebangan hutan liar.
“Agak berat melawan mereka. Kita berikan bantuan bibit supaya merubah mindset. Tapi kan tidak semua masyarakat itu mengikuti program kita. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ungkap Kadis LHK NTB, Madani Mukaram kepada media di Mataram, Kamis kemarin.
Katanya, bisa dibayangkan hutan gundul masih tetap 96.723 hektare yang kosong seperti lapangan bola. Paling di Sumbawa, Dompu dan Bima. “Hampir 80 persen di sana,” bebernya.
Katanya, kesadaran warga untuk menghijaukan hutan lindung sangat susah. Masyarakat hanya menginginkan tiga bulan panen dari pohon yang ditanami mereka, padahal sebetulnya pohon bisa panen hingga satu tahun sekali.
“Kan tujuan awal hutan itu melestarikan lingkungan baru memberikan manfaat. Tapi Masyarakat semaunya ditebang,” ceritanya.
Sementara, saat ini udah keluar moratorium gubernur. Tidak boleh menebang pohon meski di tempat lahan milik masyarakat sendiri. Termasuk yang dilarangnya mengakut ke luar daerah misalnya dari Sumbawa mengirimkan ke Lombok atau sebaliknya. Jika warga yang masih ditemukan berkegiatan sepereti itu bisa dipidana.
“Kecuali kayu yang datang dari luar NTB itu boleh,” katanya.
Untuk itu, selain pemberian bibit program yang akan dilakukannya yaitu, Kemitraan Perhutanan Sosial (Hutsos). Kementerian akan memberikan legalitas izin serta bantuan untuk mengelola hutan tentunya disitu akan diisi segala macam kegiatan di dalamnya. Peroleh SK Perhutanan Sosial di NTB sebanyak 14.800 Ha untuk 10.270 KK dan redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK.(jho)
