PRAYA – Sorotan dari korban gempa bumi di Utara Lombok Tengah belum berakhir. Kali ini, Pemerintah Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara memberikan statemen pedas kepada pemerintah kabupaten. Dalam hal ini, Dinas Perkim.
Sekdes Aik Bukak, Amrullah membeberkan, dari 2018 sampai saat ini proses pendataan dinilai masih kurang tepat. Tim verifikasi dari kabupaten dinilai kurang teliti melihat rumah mana yang layak dan tidak diberikan bantuan.
“Dulu kami seringkali usulkan data rumah warga di kantor camat, namun tidak digunakan sebagai acuan oleh pemkab sebagai syarat pencairan bantuan. Jadi data yang digunakan waktu itu hanya dari pihak dinas saja,” ungkapnya pada Radar Mandalika, kemarin.
Ditambahkan Kades Aik Bukaq, Hamdan menjelaskan, dari 13 dusun mencapai 30 sampai 70 Kepala Keluraga (KK) yang belum mendapat bantuan. “Untuk saat ini total belum final, hari ini batas terakhir pengiriman data ke Perkim,” katanya.
Kades menerangkan, setiap Kadus sudah diinstruksikan untuk mendata rumah warga guna memastikan rumah mana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pascagempa bumi. “Kita takut nantinya banyak warga yang mengaku rumahnya parah, namun nyatanya tidak terlalu parah. Terutama warga yang bisa dikatakan mampu untuk merenovasi rumah mereka sendiri, tapi ikut-ikutan ingin dapat bantuan,” ujarnya.
Kades menambahkan, pemdes mendata mulai dari rusak berat, sedang, dan ringan. Untuk realisasinya pemdes menunggu tim verifikasi dari kabupaten untuk menentukan mana yang layak mendapat bantuan maupun tidak.
“2019 kami usulkan ribuan data ke pihak fasilitator untuk diuji kelayakan setiap rumahnya. Dari sekian banyak data usulan tersebut, masih belum ada laporan dari pihak fasilitator mengenai data siapa saja yang layak mendapat bantuan,” ceritanya.
“Perkiraan kami sudah ada 500 KK lebih telah mendapat bantuan,” sambungnya.
Kades mengimbau untuk warga jangan iri hati kalau belum dapat bantuan. Sebab bantuan ini bertahap.(cr-buy)