7 Ribu Guru Honorer di Lombok Tengah Tuntut Kesejahteraan..!

F guru ok

DOK/RADARMANDALIKA.ID PULANG: Sejumlah siswa/siswi SMPN 9 Praya Barat saat keluar dari lingkungan sekolahnya, belum lama ini.

PRAYA – Setidaknya ada 7.790 guru honorer di bawah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah kembali buka bersuara. Mereka menuntut pemerintah kabupaten bahkan pusat memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka, parahnya lagi selama pandemic pemerintah tidak pernah memperhatikan keberadaan mereka. Apalagi memberikan bantuan.

Ketua Aliansi Guru Non PNS Lombok Tengah, Husnan mengungkapkan sesuai data yang dia miliki saat ini ada 3.500 guru honorer di bawah dinas pendidikan. Baik yang mengabdi di tingkat PUAD, TK, SD, SMP bahkan SMA negeri bahkan swasta.
Sementara itu, dari 3.500 honorer ini 2.867 sudah mengantongi SK bupati saat H Moh. Suhaili FT menjadi bupati Lombok Tengah. Bagi yang memiliki SK bupati mereka wajib menerima insentif Rp 100 ribu per bulan, sementara yang memiliki SK kepala sekolah bahkan ketua yayasan honor yang diterima tergantung pihak sekolah atau yayasan.
“Ada yang diambilkan dari BOS, perbulan paling tinggi menerima 300 ribu. Ada juga dihitung jam ngajar per jam biasa 15 ribu, ini pun diterima saat BOS cair. Kandang bisa sampai 4 bulan,” ungkapnya usai menghadiri acara podcast Bilik Jurnalis, Sabtu kemarin.
Dari kondisi ini, Aliansi Guru Non PNS Lombok Tengah meminta kepada pemda untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Pasalnya, sudah sejak lama tidak pernah ada perhatian pemerintah. “Kami rencana akan lakukan pertemuan dengan perwakilan guru honorer nanti, kami akan bahas apa langkah ke depan. Tolong jangan bedakan guru di sekolah swasta dan negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Guru Madrasah (SIGMA) Lombok Tengah, L Agung Pambudi mengatakan, data terbaru yang pihaknya terima ada 11.068 jumlah guru honorer di bawah Kemenag. Adapun rinciannya, sudah sertifikasi 2.909, sudah inpassing 1.002, sementara yang belum sertifikasi ada 7.157 orang guru.
“Kami akan tetap ikhtiarkan memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka,” tegasnya, Sabtu kemarin.
Miq Agung menerangkan, sejak lama pihaknya menyuarakan soal ini namun eksekutif bahkan legislatif kurang peka dan tidak ada hati nuraninya. “Tapi kalau sekarang kita bangun lagi. Kami akan ihat dalam waktu dekat, kalau pemerintah tidak ada sikap kami akan kembali bergerak untuk kesejahteraan teman-teman guru,” janjinya.
Parahnya lagi menurut Miq Agung, keberpihakan pemerintah pusat kepada guru di sekolah swasta beda dengan yang di negeri. Buktinya rekrutmen untuk P3K tidak ada untuk guru di swasta.”Harusnya hak dan kewajiban sama,” tegasnya.
Dari persoalan yang kembai dicuatkan ke permukaan ini, dia mengajak aliansi guru non PNS untuk menyatukan barisan dalam memperjuangkan hak guru khususnya non ASN.”Ingat ya, yang duduk di DPR, bupati bahkan sampai bisa jadi presiden itu gara-gara teman guru. Semua dasar ini dari guru, jadi tolong pakai hati nurani. Komisi IV dewan Loteng kami juga minta dengan hormat agar mendengar suara teman-teman guru ini,” pintanya tegas.(red)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Alumni POLTEKPAR Lombok Banyak Nganggur, Ada Juga jadi Buruh Bangunan

Read Next

WSBK Diundur, ITDC Diuntungkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *