51 P3K di Mataram Bisa Bernafas Lega

Baiq Nelly scaled

Baiq Nelly Kusumawati

Gaji dan Tunjangan Seger Dibayar

MATARAM – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perpres ini tengah dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk diundangkan.

Perpres tersebut tentu menjadi kabar baik bagi 51 ribu P3K di seluruh Indonesia. Tak terkecuali bagi sebanyak 51 P3K di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Yang dinyatakan lulus tahun 2019. Kini, mereka sudah bisa bernafas lega dan sumringah. Sebab, sebentar lagi akan menerima gaji dan tunjangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengungkapkan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait teknis pemberkasan dokumen terhadap 51 P3K yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2019 lalu. Namun, pemberkasan kemungkinan akan rampung tahun ini.

“Sesuai dengan Perpres itu per Desember (2020) sudah bisa rampung semuanya,” kata dia, kemarin.

Termasuk untuk nomor induk pegawai (NIP) P3K kemungkinan akan ditetapkan tahun ini. Dengan demikian, kata Nelly, gaji dan tunjangan sudah bisa diterima P3K paling cepat Desember mendatang. “Sesuai dengan Perpres itu sih kemungkinan Desember paling telat gaji sudah bisa diberikan,” kata dia.

Namun sebut Nelly, pembayaran gaji dan tunjangan tergantung kepastian jadwal proses pemberkasan dokumen P3K. Untuk sementara ini jadwal pemberkasan belum ada kepastian dari BKN. Apakah bulan ini atau bulan depan. Apalagi dengan kondisi dan situasi masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“(Pembayaran gaji) tergantung prosesnya nanti. Karena macam-macam kendalanya karena covid ini kan,” ungkap perempuan berjilbab itu.

Nelly menyebutkan, bahwa penetapan awal gaji P3K sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT). “Kita tunggu proses pemberkasan. Proses penetapan NIP. Lalu kita buatkan SK (Surat Keputusan). Baru bisa kita buatkan TMT-nya. Tidak perlu rapel. Datang SK-nya aja sudah bersyukur banget,” jelas dia.

Kondisi dan situasi di tengah suasana pandemi kemungkinan bisa menjadi faktor penghambat. Karenanya, mantan Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram itu agaknya kurang yakin proses pemberkasan P3K bisa cepat rampung di tengan pandemi. Sehingga, tidak nanti bisa saja sesuai dengan rencana pemerintah pusat.

“Tapi Insya Allah kita tidak ada masalah. Paling telat (pembayaran gaji dan tunjangan P3K) Januari (2021),” cetus perempuan berparas cantik itu.

Proses seleksi P3K di Kota Mataram dilaksanakan Feberuari 2019. Artinya, mereka yang lulus seleksi sudah terlalu lama menunggu kepastian nasib dan pendapatan. Lantas apakah tanggal penetapan NIP untuk 51 P3K ini akan lebih dulu ketimpang penetapan NIP untuk pelamar yang lulus CPNS 2019? Nelly tidak bisa memastikan hal tersebut.

“Tergantung nanti gimana kondisinya,” ungkap dia.

Sekadar diketahui, anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K di Kota Mataram yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah. Yang nilainya mencapai Rp 9,3 miliar. BKPSDM Kota Mataram tinggal menunggu petunjuk proses pemberkasan dokumen P3K. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

228 Ormas di Lotim Belum Melapor

Read Next

Dompu Tegang, Sidang Sengketa Hari Ini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *