5 Tahun Anggaran Disunat Pemkab, PPDI Kecewa

F Hearing PPDI

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID HEARING : Pengurus PPDI Lombok Tengah saat hearing di kantor DPRD, Senin pagi kemarin.

PRAYA – Perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah mulai berang. Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Tengah, mulai membongkar persoalan lama di pemkab. Protes keras ini disuarakan buntut dari disunatnya anggaran di APBDes hingga setengah miliar 5 tahun di semua desa. Dampaknya, beberapa program yang disusun tidak bisa dieksekusi.  Hal ini disampaikan saat hearing di gedung DPRD, Senin kemarin.

Ketua PPDI Loteng, Mariono menyampaikan, perangkat desa sangat kecewa atas sikap pemkab karena tuntutan mereka tak direspons. Parahnya lagi ketika pihak BPKAD  tidak hadir di hearing, sementara yang dihadirkan menurut mereka seorang staf yang tidak paham tugas dan fungsinya. Lebih parah lagi, tidak bisa memberikan tanggapan yang jelas.

Dijelaskan dia, sebenarnya tuntutan yang ditekankan yakni, mengenai kebijakan atau political will dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai 20 persen, mengingat kenyataan dari kebijakan Pemkab kekurangan ADD sampai Rp 500 juta.

“Pemerintah daerah selalu menggunakan angka minimal yakni 10 persen, sehingga bergerak di desa kekurangan seperti yang saya sampaikan tadi, hampir 500 juta perdesa kekurangannya, ini sudah 5 tahun terjadi,” ungkapnya di lokasi hearing.

PPDI berharap adanya kebijakan secepatnya, mengingat dalam waktu dekat adanya pembahasan KUA-PPKS, namamu  apabila ini sampai terlewati pihaknya tidak akan memiliki kesempatan, ini dalam upaya meminta untuk ditingkatkan menjadi 20 persen. Sementara retribusi pembagian hasil pajak daerah harusnya diberikan 10 persen.

“Apabila ini tidak segera dilaksanakan, kami PPDI Loteng akan ultimatum pemda dan akan turun bersama seluruh perangkat desa yang ada di Lombok Tengah untuk meminta pertanggung jawaban Pemerintah Daerah,” ancamnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H Ahmad Supli yang menerima hearing mengatakan, dewan siap kapan pun rekan-rekan PPDI kembali hearing. Katanya, jika cukup dengan Kabid dari BPKAD, dewan siap menghadirkan Badan Anggaran (Banggar) hari ini. Namun demikian, itu terserah rekan-rekan PPDI.

“Kalau kami siap. Kalaupun ditunda juga silakan, kami juga tidak masalah. Kami sudah konfirmasi pak Plt Sekda, beliau sedang ada kegiatan di TWA Gunung Tunak dengan pak bupati. Kepala BPKAD sedang memimpin rapat selaku Plt Inspektorat di kantor Inspektorat,” kata Supli di hadapan massa hearing.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Petinggi BPJS Ketenagakerjaan Temui Karyawan Indomarco

Read Next

Menikmati Ubi Madu Khas Desa Sapit di Kota Mataram

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *