PRAYA – Program pembuatan website sekolah menjadi sorotan sejumlah pihak. Biaya pembuatan website tersebut dinilai tidak wajar dan sarat dengan permainan.
Dari informasi yang dihimpun, untuk biaya pembuatan website sekolah ini menelan anggaran sebesar Rp 5.500.000 per sekolah. Biaya tersebut dibebankan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya melihat ada intervensi dinas ke kepala sekolah terkait pengelolaan dana BOS. Saya menilai anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembuatan website terlalu mahal dan terkesan dipaksakan,” tutur Ketua Kode HAM NTB, Ali Wardana, belum lama ini.
Pihaknya menduga ada mark up harga dalam pembuatan website sekolah ini. Ia menjelaskan, sebanyak 600 lebih sekolah dasar (SD) yang membuat website dan itu di pihak ketigakan.
“Saya melihat bukan website yang dibuat namun blog biasa dan itu biayanya sampai 5 juta lebih per sekolah. Sebenarnya untuk pembuatan website paling 2 juta saja sudah bagus, dilihat dari harga yang dipatok maka sudah berapa besar kerugian negara,” tegasnya.
Dirinya mempertanyakan, apa urgensinya sehingga pembuatan website di sekolah dasar (SD) menghabiskan biaya yang terlalu mahal.
“Pekan kemarin kita sudah melakukan aksi hearing di kantor DPRD Lombok Tengah untuk mempertanyakan mahalnya biaya pembuatan website sekolah dan hal lainnya. Namun sayangnya kepala dinas pendidikan beserta kepala bidang lainnya tidak semuanya hadir,” ucapnya. (hza)