MATARAM – Empat Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) yang membawa ratusan massa saat pendaftaran di KPU Kota Mataram menjadi sorotan banyak pihak. Meskipun rata-rata memakai masker, tapi para pendukung tak menjaga jarak. Yang jelas-jelas melabrak protokol kesehatan Covid-19.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Mataram sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19, H Ahyar Abduh, buka suara. Diakui bahwa dirinya menyetujui surat pengajuan bapaslon untuk melakukan pendaftaran ke KPU Kota Mataram. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan.
“Saya tentu setujui untuk dilakukannya itu bagi yang mengajukan. Dengan catatan penerapan covid secara ketat,” ujar dia, kemarin.
Untuk diketahui, empat Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2020 sudah resmi mendaftar di KPU. Berturut-turut, H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahaman (HARUM), HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA), Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (SALAM), dan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU).
Menurut Ahyar, hampir semua Bapaslon itu diantar oleh massa pendukung. Adanya kerumunan massa pengantar bapaslon di depan Kantor KPU Kota Mataram, kata dia, di luar kendali dan kontrol pihaknya. “Tapi yang namanya politik, jadi muncul euporia-euporia,” cetus Ahyar.
Apakah surat yang diajukan bapaslon menyantumkan jumlah massa? Ahyar mengatakan, dalam surat tidak menyebutkan membawa massa. “Tentunya di situ juga ada pasti akan ada (masyarakat) ikut. Tapi kan saya tidak tahu berapa yang akan hadir,” jelas dia.
Kini nasi sudah menjadi bubur. Fenomena kerumusan massa saat pendaftaran bapaslon di KPU yang sudah terlanjur terjadi di tengah masa pandeni sekarang harus menjadi catatan semua pihak. Agar tidak terulang kembali di masa kampanye bapaslon pada Pilkada Kota Mataram 2020.
“Karena itu kita sama-sama untuk mengantisipasi,” ajak Ahyar.
Menurut Wali Kota Mataram dua priode itu, aturan KPU terkait penyelanggaraan Pilkada di masa pandemi sekarang harus ditegakkan secara ketat. KPU dan Bawaslu juga harus mengingat semua bapaslon yang akan berlaga dalam kontestasi politik di Kota Mataram. Mengingat sebentar lagi masuk ke tahap masa kampanye.
“Nanti pasti akan ada sosialisasi-sosialisasi program para Paslon (Pasangan Calon) ke masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu diterapkan dan harus ditaati. Ketika Paslon mendapat undangan ke suatu tempat, berapa yang boleh hadir,” pungkas Ahyar.
Dia mengungkapkan, semua pihak harus terlibat dalam mencegah penularan virus corona di ibu kota Provinsi NTB. Terlebih setelah Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram sudah mendeklarasikan Mataram menuju zona hijau. Saat momentum peringatan Hari Jadi Kota Mataram ke- 27 pada 31 Agustus 2020.
“Jangan sampai akan terjadi lagi penularan. Jadi, kita sama-sama mendukung Mataram menuju zona hijau,” pinta Ahyar.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Tengah juga ikut bicara. HMI memberikan kritikasn pedas pada tahapan Pilkada.
“Kita sudah lalai. Tapi bukan hanya pemerintah, penyelenggara, pengawas, TNI, Polri dan bakal calon yang disalahkan terkait hal tersebut. Melainkan juga peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol sudah mulai longgar,” tegas Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lombok Tengah, Suhandi Nasruddin Hidayat kepada Radar Mandalika, Rabu (9/9) kemarin.
Nas melanjutkan, agenda pilkada pada masa pandemi saat ini menurutnya terlalu dipaksakan, banyak hal yang belum dipersiapkan dengan matang, namun karena kepentingan politik semua diabaikan.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat banyak kok tidak dipersiapkan dengan matang,” sentil dia.
Nas mengatakan, dari hasil pemantauannya baik media dan di lapangan langsung, masih banyak kegiatan tahapan pilkada yang kacau. “Katanya menerapkan protokol kesehatan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Ini akibat terlalu memaksakan kehendak kepentingan pribadi. Maka dari itu, sangat perlu kita menerapkan itsar atau sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, demi kebaikan dunia dan akhirat,” terangnya.
Dia juga menyinggung peran Tim Gugus Tugas Covid-19 pada saat pelaksanaan pilkada berlangsung. Ia mempertanyakan apakah mereka masuk dalam pengawalan setiap tahapan yang ada. “Saya tidak melihat peran tim covid-19 pemda sampai saat ini,” sentilnya.
“Jangan asal ninggalin tugas begitu, tugas saat ini saja belum selesai. Kok malah mikirin kepentingan politik, semua calon ini juga sama,” pungkasnya.(buy/zak)