MATARAM — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah cepat menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Konsolidasi internal dengan Rapat Koordinasi (Rakor) mengundang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan seluruh jajaran pengurus DPW serta DPD kabupaten/kota se-NTB digelar. Langkah strategis memantapkan kesiapan kelembagaan, menyusun peta pemenangan, sekaligus merespons sejumlah isu politik nasional yang tengah hangat diperbincangkan.
Salah satu isu yang dibahas terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Sekretaris DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan penguatan struktur tingkat daerah menjadi pilar utama menghadapi tahapan dan dinamika pemilu mendatang. Menurutnya, Perindo mengusulkan ambang batas parlemen itu satu persen. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116, Perindo bersama gabungan partai politik dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong penetapan angka ambang batas yang lebih rasional. Jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi pada beberapa pemilu sebelumnya menjadi pertimbangan utama mengapa ambang batas perlu disesuaikan.
“Mengaca kepada dua kali pemilu 2019 dan 2024, pada 2019 disproporsional itu bahkan mencapai 13 juta. Di 2024 itu yang tidak terkonversi menjadi kursi itu 17,3 juta. Dalam hitungan-hitungan yang ada dari mulai 2009, 2014, 2019, 2024, kita menghitung dengan mekanisme hukum pemilu yang memang ada di sana, maka harusnya PT itu adalah 1 persen,” terang Ferry didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Elektoral DPP Perindo, Tama Satrya Langkun, saat jumpa pers di kawasan Mataram, Selasa (13/10) malam.
Mantan Komisioner KPU itu menegaskan usulan ambang batas 1 persen tersebut diperuntukkan bagi kursi legislatif tingkat nasional dan tidak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar menjaga keterwakilan suara masyarakat di daerah.
Menghadapi itu, rakor dilakukan di setiap daerah. Dari evaluasi rakor, dia menilai pembentukan kepengurusan di wilayah NTB telah menunjukkan progres signifikan dan siap menjalankan kerja-kerja organisasi secara optimal.
“Secara struktur kita sudah terbentuk semua. Kita akan membentuk dan sudah di beberapa tempat DPRD-DPRD di tingkat ranting kelurahan dan juga kita penguatan kader-kader kita di seluruh DPD-DPD yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan pengurus di tingkat DPD NTB telah mencapai 100 persen, sementara tingkat DPC mencapai 99 persen dengan beberapa penyesuaian administratif di wilayah Bima.
Selain kelembagaan, perjumpaan tersebut juga membahas langkah antisipatif terhadap rencana penataan ulang daerah pemilihan oleh penyelenggara pemilu. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu bahkan menargetkan dua kali lipat perolehan kursi dari capaian pemilu 2024 lalu untuk NTB.
“Saat ini Perindo NTB memiliki tiga kursi di DPRD provinsi dan 11 kursi di tingkat kabupaten/kota, target melipatgandakan perolehan tersebut pada pemilu mendatang,” imbuhnya.
Menanggapi dinamika figur kepemimpinan lokal dan kepindahan sejumlah tokoh, Ferry menekankan pentingnya keseimbangan antara magnet elektoral tokoh dan kekuatan mesin partai di tingkat bawah. Komunikasi dengan berbagai pihak terus dijalankan, namun fokus utama partai tetap pada penguatan basis massa.
“Tokoh menjadi penting dalam proses pemilu. Itulah magnet elektoral yang ada, dan kita masih terus berkomunikasi dengan siapa pun tokoh yang memang ada. Tapi yang paling lebih penting adalah bagaimana kita menguatkan kekuatan struktur partai untuk bergerak di tingkat lapangan,” tegasnya. (win)