PRAYA – Aksi protes massa di kantor Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang berakhir ricuh, Rabu kemarin. Massa yang aksi mengaku dari Forum Komunikasi Pemuda Desa Dasan Baru. Aksi ini buntut dari tak transparannya desa mengelola Dana Desa (DD) 2019-2020. Termasuk data bantuan sosial, program realisasi, dan penerataan desa induk dan persiapan.
Koordinator aksi, Saufi menyebutkan kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa dinilai mereka kurangnya transparansi dan pemerataan program di semua wilayah. Pihaknya mengecam bahwa adanya kecurigaan dalam pengelolaan.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan lanjutkan dengan laporkan ke aparat penegak hukum,” ancamnya.
Sementara, orator lainnya Adipati menganggap dana sekitar 1,4 miliar tidak sesuai dengan kenyataan pembangunan di lapangan. Pihanknya menganggap gerakan ini merupakan cara membangun desa tercinta, bukan merusak. Pihaknya menuntut ketegasan dan keadilan pemerataan dan ketepatan sasaran program bansos, bahkan pihaknya mengusulkan untuk merevisi data bantuan JPS Gemilang, JPS Bersatu dan BLT DD mengingat tidak sesuainya kriteria yang mendapatkan bantuan.
“Itu harus direvisi, mengingat masih banyak yang lebih layak yang harus dapat, bukan hanya kalangan keluarga kepala dusun saja yang dapat,” sentilnya.
Dia juga menyinggung mengenai anggaran Covid -19 terkait ada isunya 90 juta, ada juga isu 300 juta, dianggarkan hanya untuk Covid-19.
Sementara, Kades Dasan Baru M. Zaenudin MN menyayangkan cara massa aksi mengingat tidak adanya surat secara resmi. Mengingat ini merupakan kode etik dalam mengemukakan pendapat.
Kades mengaku sudah melakukan publish DD sesuai aturan dengan publish di awal tahun, dan di akhir tahun. Adapun pembangunan Pamsimas mengcover tiga dusun dan penalutan di desa persiapan.
“Kami tidak pernah pilih kasih dalam membangun di masyarakat,” katanya.
Zaenudin menyebutkan, tidak adanya anggaran khusus untuk pembangunan desa persiapan, dan ini seharusnya Pemkab yang punya tanggung jawab. Kemudian terkait revisi bansos, pihak Pemdes akan usulkan ke Pemkab terkait JPS Bersatu dan JPS Gemilang, mengingat semua tidak terlepas dari data BDT/BDTKS.
Sedangkan anggaran Covid 126 juta, pihaknya mengaku belum ditransfer, dan sementara disiasati dengan dana desa. Di antaranya, beli masker sekitar 4 ribu, ember cuci tangan ditaruh di 23 masjid di 17 dusun, handsanitaizer ke marbot ke masing-masing masjid 2 buah.
Kami sudah siap apabila ini akan diteruskan ke APH, silahkan saja,” ancam baliknya. (r2)