Terdampak Proyek, Empat Warga Lembah Sempage Minta Ganti Rugi

F WARGA. scaled

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA DIALOG: Suasana hearing warga yang diterima DPRD Lobar di kantor DPRD setempat, Senin (31/5) lalu.

LOBAR—Empat warga Desa Lembah Sempage Kecamatan Narmada meminta solusi dari dampak proyek pelebaran jalan Lembah Sempage-Suranadi-Sesaot yang tengah berjalan. Didampingi salah LSM, warga ini menceritakan bahwa lahannya maupun tembok pagarnya terkena dampak proyek. Sayangnya tak ada ganti rugi yang ditawarkan Pemkab Lobar atas hal itu. Sebab sejak awal sebelum pengerjaan, Pemkab Lobar sudah menyampaikan melalui kecamatan dan desa tak ada ganti rugi yang bisa diberikan lantaran keterbatasan APBD. Para warga itu pun diterima langsung oleh Ketua DPRD Lobar, Komisi III dan anggota DPRD Lobar lainnya.
Salah seorang warga Lembah Sempage, Sahdan mengaku lahannya yang terkena dampak pelebaran sekitar 1 meter. Ia pun heran mengapa untuk fasilitas umum seperti sekolah maupun tempat ibadah yang awalnya terdampak justru tak jadi terkena. Seharusnya, kata dia, semua merata terkena.
Menurutnya memang ada dijanjikan penggantian berupa semen sebanyak 5 sak untuk membantu pembangunan. Namun hal itu dinilai tak sebanding dengan kerugian yang dialami.
“Kami minta yang sesuai kerugian,” tegasnya.
Menanggapi hal itu Kepala Desa Lembah Sempage, M Adi mengaku sudah menyosialisasikan terkait pelebaran jalan maupun tak ada ganti rugi pembebasan lahan yang terkena pelebaran. Sesuai yang disampaikan Pemkab Lobar kepada pihak desa. Sosialisasi pun dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan proyek. Warga pun saat itu diklaim memahami dan tak ada penolakan, termasuk empat warganya itu. “Sampai tiga kali saya tanyakan adakah yang keberatan atas hal itu, biar kami sampaikan ke atas (Pemkab). Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan belakangan,” bebernya.
Namun setelah beberapa pekan berlalu, dua warganya datang bertandang ke kediamannya menyampaikan permintaan tolong agar dibantu ganti rugi. Saat itu ia kembali menjelaskan bahwa tak ada ganti rugi dari pemda.
Namun lantaran permintaan warganya saat itu untuk bantuan semen, ia pun menyanggupi untuk menyampaikan kepada pihak pengawas proyek.
“Sudah diiyakan dan akan dibantu,” sebutnya.
Belakangan setelah proyek berjalan, ia mengaku kaget dengan keberatan empat warganya itu. Padahal pihaknya sudah coba membantu. Terlebih jalan ini kebutuhan warga tiga desa.
“Kami juga terkejut, tapi kami tidak ingin saling menyalahkan itu haknya masyarakat,” pungkasnya.
Berbeda dengan Desa Lembah Sempage, Desa Sesaot dan Suranadi justru tanpa persoalan. Seluruh warga yang terdampak di kedua desa itu ketika disosialisasikan justru menerima dan memahami tak ada ganti rugi. Bahkan pihak Kecamatan Narmada juga mengaku sudah menanyakan kepada ketiga desa atas tanggapan masyarakat terkait proyek pelebaran jalan itu.
Sementara Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana membenarkan jika pihaknya sudah meminta kecamatan dan desa mensosialisasikan terkait proyek pelebaran jalan itu. Karena tidak ada ganti rugi dampak pelebaran jalan mengingat keterbatasan anggaran di APBD. Syukurnya, ia mengaku tak ada penolakan. Sehingga pihaknya mengambil resiko untuk tetap menjalankan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu.

Ia pun mengaku sudah mendengar ada empat warga Desa Sempage yang masih keberatan dengan proyek ini. “Sudah dikomunikasikan dibelakang layar oleh desa. Karena secara legal formal memang tidak ada ganti rugi, tapi kalau minta semen pasir itu sudah diiyakan dan diakomodir,” jelasnya.
Made menambahkan jika proyek itu sampai batal maka dampaknya akan membuat kuota DAK yang diterima Lobar di tahun berikutnya berkurang. Sehingga berdampak juga pada pembangunan lain di Lobar.
Apalagi pemilihan ruas jalan Lembah Sempage-Suranadi Sesaot itu untuk menjadi prioritas pada APBD melalui perdebatan yang alot ditingkat penganggaran. Mengingat kondisi fiskal daerah karena covid yang begitu berkurang. Sehingga yang awalnya 10 ruas jalan prioritas menjadi hanya empat jalan, dan salah satunya jalan penghubung tiga desa itu karena menjadi kebutuhan masyarakat.
Senada dengan Kepala Dinas PUPR, Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah menyebut jika dampak covid itu membuat anggaran Lobar defisit hingga Rp 60 miliar lebih terutama di sektor pariwisata. Sehingga wajar ketika rapat anggaran terjadi perdebatan alot untuk penentuan skala prioritas pembangunan jalan.
“Anggota DPRD Dapil Narmada-Lingsar, dalam pembahasan anggaran sampai gebrak meja memperjuangkan jalan hotmik Lembah Sempage-Suranadi-Sesaot ini agar menjadi rangking 1 prioritas,” bebernya.
Jangan sampai munculnya masalah ini membuat perjuangan para wakil rakyat daerah tersebut sia-sia. Ia meminta agar permasalahan itu bisa dicarikan solusi di tingkat bawah.
Anggota DPRD Lobar, Munawir Haris menilai persoalan itu bisa ditemukan solusinya di tingkat bawah. Ia meminta pihak kecamatan, desa, warga dan Dinas PUPR duduk bersama membahas solusinya. Sebab tak dipungkiri jalan itu menjadi kebutuhan masyarakat.(win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemerintah Tunda Seleksi CPNS dan P3K

Read Next

Demo, Warga Desak Kejaksaan Usut Kasus Desa Pagutan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *